Reporter: Hans Henricus B, Irma Yani Nasution | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah menggandeng sektor swasta untuk terlibat dalam program mencetak sawah baru. Caranya melalui program budidaya tanaman pangan skala luas atau food estate yang saat ini telah bergulir.
Tahun ini pemerintah menargetkan bisa mencetak sawah baru seluas 70.000 hektare (ha). "Kita berharap pihak swasta bisa melakukan hal yang sama," ujar Menteri Pertanian Suswono akhir pekan lalu.
Menurut Suswono sektor swasta bisa menanamkan modalnya untuk pencetakan sawah baru melalui program food estate itu. Dengan demikian, kata dia, tidak hanya mengandalkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah mengembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate di provinsi Papua. Pemerintah daerah Papua menyediakan lahan sekitar 570.000 ha. Adapun alokasi dalam APBN 2011 untuk memuluskan jalannya program itu mencapai Rp 490 miliar . Sebab, setiap ha mencetak sawah baru membutuhkan dana sekitar Rp 7 juta.
Lokasi pencetakan sawah baru itu tidak hanya di pulau Jawa saja lantaran lahan pertaniannya banyak yang beralih fungsi. Program tersebut juga akan bergulir di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua.
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam menentukan lokasi lahan sawah baru. Mekanismenya, Pemda mengusulkan lokasi tersebut ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan persetujuan.
Pemerintah mencatat rata-rata 100 ribu hektar sawah mengalami alih fungsi setiap tahun. Sementara kemampuan mencetak sawah baru rata-rata 30 ribu hektar per tahun. Selain itu, secara kumulatif konsumsi beras dalam setahun sekitar 33 juta ton. Tapi, tingkat produksi beras rata-rata sekitar 38 juta ton per tahun.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan mencetak sawah baru merupakan bagian dari program menjaga ketahanan pangan. "Jangka menengah kita memperluas lahan pertanian, blue print sudah ada," katanya.
Selain itu, pemerintah sudah meminta daerah-daerah sentra produksi padi agar berupaya mencapai target produksi 5%. Kemudian pemerintah juga menyiapkan dana bantuan pengolahan bagi lahan yang mengalami puso sebesar Rp 2,6 juta per ha serta memberikan bantuan bibit dan pupuk. "Jadi kita antisipasi ketahanan pangan dan kebutuhan pangan pokok tersedia," terang Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
