kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.908.000   -6.000   -0,31%
  • USD/IDR 16.313   10,00   0,06%
  • IDX 7.192   51,54   0,72%
  • KOMPAS100 1.027   0,61   0,06%
  • LQ45 779   -0,14   -0,02%
  • ISSI 237   2,91   1,24%
  • IDX30 402   -0,27   -0,07%
  • IDXHIDIV20 464   1,04   0,22%
  • IDX80 116   0,22   0,19%
  • IDXV30 118   1,12   0,95%
  • IDXQ30 128   -0,16   -0,12%

Pagu Indikatif 2016 Ditetapkan Rp 807,7 triliun


Kamis, 16 April 2015 / 19:12 WIB
Pagu Indikatif 2016 Ditetapkan Rp 807,7 triliun
ILUSTRASI. Bappebti menargetkan Indonesia memiliki harga acuan CPO pada semester I 2024.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Meskipun target anggaran tahun ini belum tentu tercapai, pemerintah sudah menetapkan target pagu indikatif anggaran 2016 lebih tinggi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan pagu indikatif tahun 2016 sebesar Rp 807,7 triliun.

Jumlah pagu ini lebih tinggi 1,5% dari Anggaran Pendapatan belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015. Pagu indikatif ini ditetapkan dalam pra Musrenbangnas 2015 pekan ini, di Kantor Bappenas, Jakarta.

Menteri Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pagu indikatif ini akan memuat berbagai program prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan usulan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). "RKP ini merupakan dokumen perencanaan yang strategis," ujar Andrinof, Kamis (16/4) di Istana Negara Jakarta.

Selain itu semua program yang ditetapkan juga tidak keluar dari jalur rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Nah setelah menetapkan pagu indikatif, biasanya pemerintah menetapkan pagu anggaran sementara, lalu terakhir menjadi pagu definitif alias alokasi anggaran.

Biasanya juga dalam perkembangannya anggaran ini selalu berubah-ubah, tergantung pada usulan dan pembahasan dalam Musrenbangnas, dan penyusunan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karenanya, tak jarang perubahannya bisa cukup signifikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 pemerintah menargetkan belanja negara hingga Rp 2.000 triliun. Semua itu sudah termasuk belanja pemerintah pusat hingga transfer daerah dan subsidi.

Sementara itu ekonom Bank Nasional Indonesia Ryan Kiryanto bilang, RKP biasanya belum menemukan angka yang realistis, baru sebatas asumsi dan proyeksi. Oleh karenanya, belum bisa dijadikan acuan untuk menilai kinerja pemerintah di tahun depan. Apalagi, tahun 2015 masih berjalan beberapa bulan. Sehingga, pencapaian tahun ini juga tidak bisa dijadikan acuan program tahun berikutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×