Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Tak ada yang baru dari visi-misi pasangan Jokowi-JK dalam kebijakan utang. Kalangan ekonom pun meragukan, pasangan capres-cawapres nomor urut dua ini bisa mewujudkan janjinya mengurangi utang. Soalnya, strategi yang bakal dilaksanakan sudah pernah diterapkan pemerintahan saat ini dan hasilnya nilai utang tetap meningkat.
Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII), Juniman, mengapresiasi janji Jokowi-JK. Pemerintah memang perlu mengendalikan utang agar tidak membahayakan perekonomian. "Tapi, pelaksanaannya tidak semudah diucapkan," kata Juniman, Senin (9/6).
Menurut Juniman, jika pemerintah berniat mengurangi utang, harus ada perubahan mindset. Pemerintah harus mengubah defisit anggaran menjadi surplus dengan cara meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran. "Penerimaan terbesar dari pajak, jadi tax ratio harus dinaikkan agar penerimaan bertambah," katanya.
Cara berikutnya, pemerintah harus mengurangi belanja yang tidak diperlukan. Anggaran yang tidak bisa dilakukan pada tahun ini tidak perlu dimasukkan ke dalam anggaran lantaran dapat berdampak pada efektifitas penyerapan anggaran.
Ekonom dari Universitas Ma Chung Doddy Ariefianto, mengingatkan, memobilisasi sumber-sumber pajak dalam negeri sebagai sumber penerimaan negara bakal menimbulkan kompetisi antar bank atau crowding out.
Ini menyebabkan perbankan harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat. Walhasil, bunga kredit bank juga ikut naik, sehingga memberatkan pengusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
