kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Mensos sebut 57% anggaran PKH sudah disalurkan


Kamis, 02 Mei 2019 / 15:36 WIB
Mensos sebut 57% anggaran PKH sudah disalurkan


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemsos) mencatat sudah menyalurkan 57% anggaran bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini anggaran bansos PKH sebesar Rp 34,4 triliun. Bila dihitung, berarti dana bansos yang disalurkan sudah sekitar Rp 19,6 triliun.

Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dana yang sudah disalurkan tersebut terbagi atas dua tahap, di mana tahap pertama disalurkan Januari dan tahap kedua pada April. Nantinya, tahap ketiga dan keempat akan disalurkan pada Juli dan Oktober.

"Tahap pertama disalurkan pada Januari dan tahap kedua di April. Tahap kedua sudah 99,7% yang tersalurkan," ujar Agus, Kamis (2/5).

Agus pun mengatakan, penyaluran bansos PKH tahun ini dilakukan dengan sistem non flat. Dengan sistem non flat ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapatkan dana yang berbeda-beda.

"Tahun 2018 anggaran KPH sebesar Rp 19 triliun kita masih pakai sistem flat. Flat itu semua bantuan yang diterima per keluarga sama. Maka tahun 2019 atas nama keadilan kami ubah menjadi non flat, karena keluarga miskin ketika dia punya anak berbeda dengan yang punya 3 anak. Belum lagi dengan kondisi lain," terang Agus.

Menurut Agus, di Kemsos pun berupaya mempertahankan besaran anggaran dan skema bansos PKH ini untuk tahun depan. Meski begitu, dia pun mengakui besaran anggaran ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemsos.

Untuk jumlah KPM, dia pun mengatakan belum ada rencana kenaikan KPM dari 10 juta KPM di 2020. Menurutnya, bukan hal yang mudah menaikkan jumlah KPM di tahun mendatang.

Apalagi, berdasarkan data Kemsos sudah tidak banyak lagi masyarakat yang teridentifikasi berhak mendapatkan bantuan PKH ini.

"Di Kemsos kami mengelola 40% status ekonomi terendah. 18% dengan status ekonomi terendah kami targetkan mendapatkan bansos PKH. Tetapi jangan lupa PKH ada persyaratnnya. Maka ketika pemerintah memutuskan memperbanyak KPM, kita harus lihat data yang tersedua. Ini tampaknya tidak terlalu banyak lagi jumlah KPM yang sesuai dengan syarat," jelasnya.

Agus menambahkan, tahun ini ada 800.000 peserta PKH yang ditargetkan tergraduasi. Target ini meningkat dari peserta PKH yang tergraduasi dari tahun lalu yang sebanyak 600.000 peserta.

Meski sudah dianggap mandiri, tetapi peserta yang sudah tergraduasi akan tetap didampingi dengan ikut serta dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×