kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.303.000   7.000   0,30%
  • USD/IDR 16.584   -33,00   -0,20%
  • IDX 8.251   84,91   1,04%
  • KOMPAS100 1.131   14,37   1,29%
  • LQ45 800   15,27   1,95%
  • ISSI 291   1,34   0,46%
  • IDX30 418   7,16   1,74%
  • IDXHIDIV20 473   8,42   1,81%
  • IDX80 125   1,66   1,35%
  • IDXV30 134   1,28   0,97%
  • IDXQ30 131   2,43   1,89%

Bappenas sebut penurunan tingkat kemiskinan akan semakin berat


Kamis, 25 April 2019 / 19:47 WIB
Bappenas sebut penurunan tingkat kemiskinan akan semakin berat


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia telah berhasil mencetak tingkat kemiskinan single-digit yaitu pada level 9,66% pada September 2018. Tahun 2020, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan kembali turun ke kisaran 8,5% hingga 9%. Namun penurunan tingkat kemiskinan ini dinilai tidak mudah.

Kendati demikian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tidak mudah mencapai target tersebut. Bahkan, laju penurunan tingkat kemiskinan diproyeksi akan semakin lambat ke depan.

"Angka kemiskinan sekarang sudah single-digit. Tapi justru begitu angkanya single, semakin susah diturunkan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk," ujar Bambang, Kamis (25/4).

Bappenas mencatat, pada periode 2010-2013, penurunan angka kemiskinan mencapai 1,96 poin persentase (pp) atau sekitar 0,49 pp per tahunnya. Namun, periode 2014-2017, laju penurunan kemiskinan melambat yaitu hanya 0,61 pp atau turun 0,15 pp setiap tahunnya.

Bambang mengatakan, saat jumlah penduduk bertambah banyak dan laju penurunan kemiskinan melambat, upaya pemerintah pun harus semakin besar. "Makanya, kami jelaskan bahwa penurunan kemiskinan perlu usaha besar apalagi ketika sudah di bawah 10%," pungkasnya.

Adapun, pemerintah akan tetap fokus menyasar kelompok masyarakat dengan kemiskinan kronis dengan program-program bantuan sosial secara tepat sasaran. "Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai yang nanti jadi Kartu Sembako Murah, kemudian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Itu semua untuk mengangkat yang paling bawah," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan seperti dana desa untuk memperbaiki kemiskinan di pedesaan yang masih lebih tinggi dari tingkat nasional. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi strategi untuk menyasar kelompok penduduk berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×