Program 3 Juta Rumah Belum Capai Target pada 2025, Istana: Tetap Prioritas Presiden

Kamis, 14 Agustus 2025 / 12:37 WIB

ILUSTRASI. Program 3 juta masih menjadi prioritas presiden meskipun target pembangunannya tidak bisa rampung pada tahun ini. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa program 3 juta masih menjadi prioritas presiden meskipun target pembangunannya tidak bisa rampung pada tahun ini.

Hal ini merespons pernyataan Eakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukinan (PKP), Fahri Hamzah yang mengaku program 3 juta rumah belum bisa terealisasi seluruhnya di tahun 2025.

Menurut Fahri sebab utamanya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian PKP dalam melaksanakan program tersebut.

"Saya belum baca pernyataan bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden. Maksudnya itu harus akurat," kata Hasan di Kantor PCO, Kamis (14/8/2025).

Hasan juga menegaskan terkait perkembangan program ini selalu dilaporkan oleh Kementerian (PKP) dalam rapat-rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga mengatakan berdasarkan data dari Kementerian PKP sudah lebih dari 200.000 unit yang sudah akad untuk dijadikan rumah.

"Jadi saya rasa progres-nya bagus," ungkapnya.

Sebelumnya, Fahri menjelaskan, memang sudah ada beberapa unit rumah yang terbangun pada 2025, namun pembangunan tersebut berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hanya saja, ia menegaskan program tersebut bukan bagian dari Key Performance Indicator (KPI) Kementerian PKP.

"Terus terang aja, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita,” ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta (13/8).

Lebih lanjut, Fahri mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk memastikan pembangunan 3 juta rumah berjalan pada 2026, sesuai anggaran yang sudah disusun oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seiring dengan hal itu, Fahri menambahkan, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengevaluasi kinerja Kementerian PKP ihwal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025.

“Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN, terus ada tantangan pekerjaan lain. Kadang-kadang kita lupa ini dulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari Kementerian dan kinerja birokrasi,” kata dia.