Reporter: Rezha Hadyan | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu yang digelar di tahun ini tidak akan mengurangi aktivitas diplomasi Indonesia. Sebaliknya tahun 2019 merupakan tahun sibuk bagi aktivitas diplomasi Indonesia.
"Tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia untuk melanjutkan kerja empat prioritas politik luar negeri, antara lain politik luar negeri Indonesia itu sendiri,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam siaran persnya, Rabu (9/1).
Menurut Retno, tahun 2019 merupakan tahun yang sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia secara resmi memulai perannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020. "Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB," kata Menlu Retno.
Melalui DK PBB Indonesia juga akan mengedepankan peran perempuan dalam kemanusiaan. Masih berkaitan dengan hal tersebut, di tingkat kawasan Indonesia berencana menyelenggarakan pertemuan “women and peace” yang akan melibatkan para diplomat perempuan ASEAN.
Di tahun 2019, menurut Menlu Retno Indonesia masih terus berupaya untuk meningkatkan peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia. Karena bagi Indonesia keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. “Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," kata dia.
Selain itu, Kemlu pada tahun 2019 telah menggagas penyelenggaraan sejumlah agenda penting, antara lain Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue. Kemudian, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo, Indonesia-Visegrad Countries Forum.
Indonesia juga terus menggalang dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini. “Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut. Sebagai A true Partner for Democracy, Development and Social Justice, Indonesia siap bekerja sama dengan negara lainnya untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM,” tegas Retno.
Menyikapi berbagai bencana alam dan dampaknya pada pembangunan di kawasan, Indonesia juga akan mendorong penguatan mekanisme tanggap darurat dan pasca bencana di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui penguatan Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Centre) dan Emergency Response and Assessment Team (ERAT)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
