Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan stimulus yang disusun oleh pemerintah dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jeblok ke level 0% pada tahun ini.
“Kita lagi bicara beberapa skenario jadi kita lihat dulu skenarionya. Karena skenario tergantung stimulus juga. Yang penting menjaga daya belinya,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (20/3).
Baca Juga: Ada ancaman virus corona, sejumlah bank akan revisi target kredit tahun ini
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan pemerintah sudah hitung betul bagaimana cara mencegah pertumbuhan ekonomi dengan skenario terburuk di level 0%-2,5%.
“Ya ada kita kan pantau terus. Wong belum ke sana kok, Semua skenario kita siapkan,” ujar Susi di kantornya, Jumat (20/3).
Susi menyampaikan sampai denga Juni 2020 semua stok komoditas aman. “Kita sudah hitung semua, stok, pasokan, distribusi, harga aman,” ujarnya.
Di sisi lain, stimulus I-2 yang sudah digelontorkan pemerintah untuk mencegah dampak Covid-19 berlanjut kepada perekonomian, dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di level 4%.
Baca Juga: Perangi corona, perbankan beri stimulus kredit ke segmen UMKM
Pemerintah bersama-sama lembaga terkait dalam hal juga terus merespons kebijakan lanjutan baik dari sisi fiskal maupun moneter. Adapun pada akhir pekan iin, Jumat (20/3) Menko Airlangga menyampaikan ada enam kebijakan lanjutan.
Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.
“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga.
Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaran proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan), proses importasi pemasukan barang dari luar negeri, roses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan, proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.
Ketiga, Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. “Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” ungkap Menko Perekonomian.
Baca Juga: Ekonom Indef: Indonesia bisa krisis ekonomi bila corona bertahan hingga 6 bulan
Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.
Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Riau, yang kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.
Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.
Baca Juga: Industri manufaktur berpotensi tertekan akibat wabah corona
Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.
Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.
“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
