Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia tetap harus waspada terhadap persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena ketidakpastian kebijakan yang dilakukan oleh AS serta perang dagang yang sedang terjadi antara AS dengan China.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyebut dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan pertumbuhan 4,87% secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan I-2025, melampaui negara tetangga di ASEAN, hanya di bawah Vietnam dan di antara negara G20 hanya di bawah China.
Ke depan menurutnya Indonesia perlu memanfaatkan potensi pasar dan investasi dari berbagai forum kerja sama internasional, seperti Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, BI: Investor Masih Optimistis
Selain itu, perlu juga untuk mencegah masuknya barang-barang dumping dengan memperhatikan safeguard dan daya saing industri dalam negeri. Saat ini, Pemerintah juga sedang mempersiapkan paket deregulasi kebijakan untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dalam rangka menarik para investor.
Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional.
“Target kita memang memperluas pasar. Jadi kalau kita melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kita mencari daerah lain yang kita bisa masuki,” kata Menko Airlangga dikutip Rabu (7/5).
Asal tahu saja, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengawali perundingan dengan Amerika Serikat usai diumumkannya kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump. Indonesia tidak hanya menyatakan sikap tetapi juga menyampaikan proposal konkret kepada Pemerintah AS, dengan mengusung semangat kerja sama bilateral yang adil dan saling menguntungkan.
Dalam perjalanan negosiasi, delegasi Indonesia melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi AS, di antaranya yaitu USTR, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan National Economic Advisor, serta sejumlah pelaku usaha di AS seperti Semikonduktor Industry Association, United States-ASEAN Business Council, United States-Industry Indonesia Society (USINDO), Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.
Menko Airlangga mengatakan bahwa putaran pertemuan untuk membahas inti perundingan tarif dengan AS sudah dimulai. Pemerintah menargetkan perundingan akan selesai paling cepat 60 hari.
Baca Juga: Agar Ekonomi Tumbuh 5% pada Kuartal II-2025, Pemerintah Perlu Mendorong Sektor Ini
“Yang dibahas mengenai tarif resiprokal. Jadi tarif resiprokal inilah yang kita dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Seluruh negara saat ini diberlakukan 10% itu hanya 90 hari, sesudah itu nanti kita lihat dari hasil pembicaraan,” ungkap Menko Airlangga.
“Jadi kita menunjukkan bahwa di dalam situasi ketidakpastian, ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi. Jadi mempunyai daya tahan yang cukup tinggi,” ujar Airlangga.
Menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 yang ditopang dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 4,89% dan kontribusi 54,5% terhadap PDB. Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh 6,04% serta Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki tumbuh 6,95%. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan yaitu Sektor Pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi (10,52%), diikuti Sektor Jasa Lainnya (9,84%), dan Jasa Perusahaan (9,27%).
Selain itu, terkait data PHK di Indonesia, Pemerintah melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja akan meninjau data PHK yang sudah dan belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.
“Tetapi yang paling penting bagi Pemerintah, kita di kuartal pertama ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 594.104 dari industri baik PMDN maupun PMA. Artinya job creation itu tumbuh di kuartal pertama juga,” pungkas Menko Airlangga.
Selanjutnya: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melapor SPT Tahunan Turun 1,2%
Menarik Dibaca: Jus Penurun Kolesterol Paling Cepat, Ini 10 Rekomendasinya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
