Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono khawatir dampak kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, dapat menggerus daya beli rakyat dan melemahkan UMKM sektor makanan minuman.
Padahal UMKM jadi penyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sementara industri makanan dan minuman yang banyak digerakkan oleh UMKM, tumbuh 5,82% pada Kuartal III 2024.
"Karena daya belinya masyarakat sudah menurun, dan ini sangat berdampak terhadap ekonomi kita," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Baca Juga: Segini Konsumsi Gula yang Aman untuk Mencegah Risiko Diabetes
Bambang juga mengingatkan potensi kerugian dari sisi penerimaan negara jika sektor UMKM makanan dan minuman terganggu.
Ia pun mendesak pemerintah mengevaluasi menyeluruh regulasi ini untuk tujuan menjaga keberlangsungan UMKM dan stabilitas ekonomi nasional.
Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra ini juga menyarankan pendekatan edukatif ketimbang represif.
Menurutnya, peran Puskesmas dalam menyadarkan masyarakat tentang pola konsumsi sehat jauh lebih efektif ketimbang membatasi penjualan.
"Bukan penjualannya yang harus dilarang. Biarkan masyarakat tetap bisa mengonsumsi, tapi atur jumlah konsumsinya sesuai anjuran dari Puskesmas. Jadi bukan industrinya atau UMKM yang dikorbankan, tapi masyarakat yang perlu disadarkan," kata Bambang.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menerangkan kebijakan pembatasan GGL tidak bisa diterapkan seragam tanpa pertimbangan kesiapan masing-masing sektor. Sebab kapasitas adaptasi setiap pelaku usaha sangat beragam.
"Karena itu, kebijakan ini tidak bisa dipaksakan atau diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan masing-masing sektor," kata Shinta.
Baca Juga: Cegah Diabetes Sejak Dini, Ini 4 Cara Membatasi Konsumsi Gula pada Anak
Apindo juga mendorong agar kebijakan pembatasan GGL dilengkapi dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, serta pemberian waktu transisi dan tahapan implementasi yang jelas.
Apalagi ada kesenjangan teknologi dan operasional yang bisa menyulitkan UMKM beradaptasi.
Ia meminta pemerintah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengutarakan pendapatnya dalam proses perumusan kebijakan.
"Kami berharap pelaku usaha tetap diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan," kata Shinta.
Aturan Pembatasan Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Indonesia resmi diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.
Baca Juga: 4 Macam Orang yang Wajib Mengurangi Konsumsi Gula
Tujuannya adalah untuk menekan angka penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, jantung, dan stroke yang semakin meningkat.
Aturan ini adalah langkah besar menuju gaya hidup sehat berbasis regulasi, tapi juga memicu perdebatan antara kesehatan publik dan keberlangsungan ekonomi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Khawatir Aturan Pembatasan Konsumsi Gula Garam dan Lemak Menggerus Daya Beli & Melemahkan UMKM,
Selanjutnya: Pemerintah Akan Berikan Remisi Dasawarsa pada HUT ke-80 RI
Menarik Dibaca: Ini Rekomendasi Infused Water untuk Diet yang Bantu Turunkan Berat Badan Anda
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
