Reporter: Indra Khairuman | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Kamala S. Lakhdhir, pada hari Selasa (8/4).
Tujuan pertemuan itu adalah membahas kebijakan tarif terbaru yang diterapkan Pemerintah AS terhadap Indonesia serta upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi antara kedua negara.
Pertemuan ini diadakan sebagai respons terhadap pengumuman terkait tarif resiprokal sebesar 32% yang akan diterapkan AS kepada Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.
Menanggapi kebijakan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya negosiasi agar neraca perdagangan antara kedua negara ini seimbang.
“Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (9/4).
Dalam proses negosiasi, Airlangga menyampaikan beberapa kebijakan strategis yang akan diambil, seperti deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) dan relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor ICT dari perusahaan-perusahaan asal AS, yaitu GE, Apple, Oracle, dan Microsoft.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mengevaluasi kebijakan Lartas serta mempercepat proses sertifikasi halal dari produk-produk yang masuk ke Indonesia.
Lebih lanjut, kedua pihak juga membahas langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk dari AS, sembari tetap menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS.
“Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” tambah Menko Airlangga.
Dubes Kamala juga menekankan komitmennya untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara kedua negara.
“Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commerce dan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” tegas Dubes Kamala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
