Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) masih bergulir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan IEU-CEPA bisa rampung pada paruh pertama tahun depan. Target ini mundur dari ketetapan awal yang ditargetkan pemerintah bisa rampung di tahun ini.
"IEU-CEPA kami targetkan selesai semester I/2025," kata Airlangga singkat dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Selasa (10/12).
Baca Juga: EuroCharm Berharap IEU CEPA Bisa Diteken Tahun 2025
Airlangga tidak menjelaskan detail bagaimana perkembangan perundingan kerja sama ini. Yang terang, pemerintah masih mengusahakan agar perundingan yang sudah berjalan sejak taun 2016 ini segera selesai di tahun depan.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Khrisna Hasibuan pernah mengatakan hingga saat ini masih ada 2 sampai 3 isu yang masih alot dan belum menemui kesepakatan dalam perundingan.
Menurutnya, pemerintah hingga kini masih melakukan negosiasi agar IEU-CEPA dapat segera diterapkan.
Diketahui, perundingan dagang dengan Uni Eropa ini sebenarnya sempat mendapatkan harapan akan selesai. Kemenko Perekonomian yang menjadi pemimpin perundingan dari Indonesia menargetkan perjanjian akan diteken pada Juli 2024 bertepatan dengan putaran ke-19 perundingan IEU-CEPA.
Baca Juga: Perjanjian Dagang RI-Kanada (CEPA) Kelar Dibahas, Akses Pasar ke Kanada Terbuka Luas
Ketika itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia mendapatkan progres yang signifikan pada pertemuan IEU-CEPA putaran ke-18. Dari 21 isu yang ada, Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati 11 isu.
Sebelas isu itu di antaranya mengenai customs and trade facilitation; trade remedies; dan economic cooperation and capacity building; dan seterusnya. Sementara, sepuluh isu yang masih dalam proses pembahasan di antaranya mengenai trade in goods; state-owned enterprises; dan government procurement.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
