Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini diberikan usai Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, bekas Sekjen PDIP yang terjerat kasus suap.
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai sikap politik PDIP yang merapat ke pemerintahan setelah pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto akan berdampak pada ekonomi dalam jangka panjang.
"Dengan melemahnya satu-satunya oposisi besar, Prabowo memperoleh keleluasaan penuh untuk menjalankan program-program ekonomi tanpa hambatan politik berarti," katanya pada Kontan.co.id, Senin (4/8/2025).
Baca Juga: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Siapa Awasi Pemerintah ?
Syafruddin mengatakan hal ini memang akan memperkuat stabilitas politik. Kemudian dalam jangka pendek para investor akan menyambutnya sebagai jaminan kelancaran kebijakan.
Namun, dia mengingatkan, stabilitas yang lahir dari kompromi elite justru menciptakan risiko tersembunyi yang mengancam fondasi ekonomi nasional.
"Ketika tidak ada kekuatan yang mengoreksi kebijakan, pemerintah bisa memperluas belanja negara secara agresif tanpa akuntabilitas," tambahnya.
Dia khawatir proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur besar akan berjalan cepat, tetapi tanpa kontrol dan berpetensi menyebabkan inefisiensi membesar.
Kata Syafruddin, pemerintah bisa menambah utang, membagikan subsidi, atau menaikkan belanja populis dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika parlemen kehilangan oposisi kritis, tidak ada yang benar-benar memastikan apakah dana publik digunakan secara efektif dan berpihak kepada rakyat kecil.
Tanpa oposisi, ujar dia, tak ada yang mengingatkan pemerintah bahwa angka kemiskinan bisa saja menurun di atas kertas, tetapi kesenjangan ekonomi justru melebar. Selain itu, pemerataan gagal, dan kelas bawah tetap terjebak dalam lingkaran upah murah dan akses terbatas.
Syafrudin menegaskan, kehadiran oposisi bukan ancaman, melainkan jaminan agar kebijakan tetap berpihak dan rasional.
Menurutnya, PDIP seharusnya memainkan peran ini yakni sebagai partai yang punya tanggung jawab moral untuk memastikan negara tidak hanya stabil, tetapi juga adil.
"Ketika PDIP memilih merapat dan diam, maka ia ikut menciptakan kenyamanan elite yang membungkam koreksi. Dalam kenyamanan itu, disiplin fiskal bisa hancur, keadilan ekonomi terabaikan, dan rakyat miskin kehilangan harapan," ujarnya.
Baca Juga: Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Setelah Bebas dari Penjara
Sebelumnya, Megawati dalam Kongres PDI-P yang digelar di Bali menyatakan sikap bahwa partainya akan mendukung pemerintah bila kebijakannya berpihak pada rakyat.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” kata Megawati dalam pidatonya di Kongres ke-6 partainya di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).
PDI-P akan menjadi partai penyeimbang, bukan partai oposisi.
“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujar Megawati.
Selanjutnya: Saham BREN Melemah 7,69% Senin (4/8), Nilai Transaksi Mencapai Rp 287,50 Miliar
Menarik Dibaca: 5 Tanaman Pembawa Sial yang Harus Disingkirkan dari Rumah, Punya Energi Negatif!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
