Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) terancam mundur dari target yang ditetapkan yakni September 2024.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdangan Internasional, Bara Khrisna Hasibuan mengatakan hingga saat ini masih ada 2 sampai 3 isu yang masih alot dan belum menemui kesepakatan dalam perundingan.
Menurutnya, pemerintah hingga kini masih melakukan negosiasi agar IEU-CEPA dapat segera diterapkan.
"Ada 2 atau 3 isu yang masih belum disepakati dua negara, tapi saya belum bisa menjelaskan secara detil," ujar Bara pada media dijumpai di Kantar Kementerian Perdagangan, Senin (23/9).
Bara belum bisa memastikan pasti kapan perjanjian dagang ini rampung dibahas. Namun, Kemendag menargetkan beberapa isu prinsip akan bisa rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
"Tapi kalau memang tidak bisa pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Bara.
Baca Juga: Indonesia-EU CEPA Ditargetkan Rampung pada Pemerintahan Jokowi
Bara tidak menampik bahwa perjanjian dagang ini bisa membuka ruang lebar impor sektor tertentu.
Walau begitu, Bara menegaskan adanya perjanjian dagang lebih menguntungkan Indonesia karena ada kemudahan untuk memperluas pasar ekspor.
"Ya memang itu konsekuensinya (peningkatan impor) terhadap perjanjian dagang, tapi posisi kita bahwa tetap perjanjian dagang menguntungkan," jelasnya.
Sebelumnya, perundingan dagang dengan Uni Eropa ini sebenarnya sempat mendapatkan harapan akan selesai. Kemenko Perekonomian yang menjadi pemimpin perundingan dari Indonesia menargetkan perjanjian akan diteken pada Juli 2024 bertepatan dengan putaran ke-19 perundingan IEU-CEPA.
Ketika itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan Indonesia mendapatkan progres yang signifikan pada pertemuan IEU-CEPA putaran ke-18. Dari 21 isu yang ada, Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati 11 isu.
Sebelas isu itu di antaranya mengenai customs and trade facilitation; trade remedies; dan economic cooperation and capacity building; dan seterusnya. Sementara, sepuluh isu yang masih dalam proses pembahasan di antaranya mengenai trade in goods; state-owned enterprises; dan government procurement.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
