kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Menkeu Sri Mulyani Sebut Banyak Negara di Dunia Tak Mampu Menjaga APBN


Kamis, 04 Juli 2024 / 12:38 WIB
Menkeu Sri Mulyani Sebut Banyak Negara di Dunia Tak Mampu Menjaga APBN
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.


Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) ialah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. 

Oleh karenanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. 

Hal itu ia ungkap dalam pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Kinerja APBN dalam 10 Tahun Terakhir

"Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya.

Ia menjelaskan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

"BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 menunjukkan perkembangan positif. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kredibilitas dan sustainabilitas terus terjaga.

Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023. 

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Pemberian PMN Terhadap 17 BUMN, Berikut Rinciannya

"Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi berada di 5,05%, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global," ucapnya.

Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6% secara tahunan/year-on-year (yoy),  lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,5%.

Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4%, Turki di level 64,8%, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4% (yoy).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×