/2026/01/29/284292321.jpg "Mengapa Bank Indonesia (BI) Kini Memegang Lebih Banyak SBN? Ini Kata Ekonom")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto
Yield SBN masih tertekan
Josua juga menyoroti meningkatnya kepemilikan BI yang terjadi bersamaan dengan kenaikan yield SBN tenor 10 tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan stabilitas pasar saat ini masih bersifat managed stability atau stabilitas yang dikelola, belum terbentuk secara alami (organic stability).
Secara teori, kehadiran BI sebagai pembeli besar seharusnya membantu menahan kenaikan yield. Namun, apabila imbal hasil tetap meningkat, berarti tekanan yang dihadapi pasar masih cukup kuat.
Baca Juga: Terungkap! Sindikat Judi Online Rekrut Petani dan IRT untuk Buka Rekening
Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari kombinasi faktor global dan domestik, antara lain tingginya yield obligasi Amerika Serikat, ekspektasi suku bunga BI, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya premi risiko, besarnya pasokan SBN, arus modal asing, ketidakpastian global, serta inflasi domestik.
"Kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun bukan hanya karena faktor domestik. Tekanan global tetap besar," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar. Hingga 7 Juli 2026, realisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) telah mencapai Rp 703,07 triliun, sedangkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp 227,81 triliun.
Menurut Josua, besarnya pasokan surat utang di tengah investor asing yang belum kembali agresif dan perbankan yang mengurangi kepemilikan membuat yield cenderung meningkat untuk menarik minat investor.
Ia menambahkan, lembaga pemeringkat S&P masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Namun, S&P juga menyoroti tantangan berupa pelemahan kondisi fiskal dan sektor eksternal akibat tingginya harga energi, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.
"S&P juga menekankan pentingnya batas defisit 3% terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan. Artinya, pasar masih memberi kepercayaan, tetapi kepercayaan itu bersyarat pada disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan," jelasnya.
Baca Juga: BPDP Bakal Danai Subsidi BBM Nelayan, Awas Biaya Bisa Bengkak
Karena itu, Josua menilai pasar SBN Indonesia saat ini belum mengarah pada krisis, tetapi sudah menunjukkan tekanan yang perlu diantisipasi.
Ia menyarankan pemerintah memperluas basis investor domestik jangka panjang, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, BPJS, dan investor ritel, memperkuat peran dealer utama, memperbaiki strategi lelang SBN, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan intervensi BI tetap bersifat sementara dan transparan.
"Tanpa itu, dominasi BI memang bisa membantu stabilitas jangka pendek, tetapi justru menimbulkan pertanyaan jangka panjang mengenai kedalaman pasar, biaya utang pemerintah, dan independensi kebijakan moneter," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
