Mengapa Bank Indonesia (BI) Kini Memegang Lebih Banyak SBN? Ini Kata Ekonom

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia (BI) terus meningkat di tengah menyusutnya kepemilikan perbankan dan investor asing.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap bank sentral dalam membiayai kebutuhan fiskal.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh BI mencapai 27,41% per 10 Juli 2026, naik dari 22,61% pada akhir 2025.

Sebaliknya, porsi kepemilikan perbankan turun dari 22,66% menjadi 17,01%, sementara kepemilikan investor asing menyusut dari 13,26% menjadi 12,85%.

Kendati demikian, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai peningkatan peran BI perlu dipahami secara proporsional dan belum dapat langsung diartikan sebagai meningkatnya ketergantungan fiskal terhadap bank sentral.

Menurutnya, secara nominal kepemilikan SBN oleh BI memang meningkat dari Rp 1.641 triliun pada akhir 2025 menjadi sekitar Rp 1.725 triliun per 10 Juli 2026.

Namun, pada periode yang sama, total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan juga bertambah dari Rp 6.569 triliun menjadi Rp 6.981 triliun.

"Artinya, secara nominal kepemilikan BI memang meningkat, tetapi porsinya relatif stabil di kisaran 25%. Ini menunjukkan peran BI masih besar, tetapi belum berarti porsinya terus melonjak tanpa kendali sepanjang 2026," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (15/7/2026).

Menurut Josua, meningkatnya peran BI lebih tepat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas pasar SBN di tengah permintaan investor swasta yang belum sepenuhnya pulih, sementara kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah masih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pembelian SBN oleh BI membantu menjaga likuiditas pasar, meredam gejolak harga, sekaligus menahan kenaikan imbal hasil (yield) agar tidak lebih tajam.

Namun, ia mengingatkan persepsi pasar dapat berubah apabila BI terus menjadi pembeli utama dalam jangka panjang ketika investor swasta masih cenderung menahan diri.

"Jika pola ini berlangsung terlalu lama dan BI terus menjadi pembeli utama ketika investor swasta menahan diri, maka persepsi pasar bisa bergeser dari stabilisasi menjadi kekhawatiran dominasi fiskal," katanya.

Josua menegaskan, risiko utama bukan terletak pada besarnya kepemilikan BI, melainkan tujuan pembelian SBN tersebut.

Apabila pembelian dilakukan dalam rangka operasi moneter, stabilisasi pasar, dan menjaga transmisi kebijakan moneter, langkah tersebut masih tergolong wajar.

Sebaliknya, apabila pasar menilai BI menjadi tumpuan utama untuk menyerap penerbitan utang pemerintah akibat lemahnya permintaan investor swasta, maka kredibilitas fiskal dapat dipertanyakan.

"Batas sehatnya adalah ketika peran BI bersifat sementara, terukur, dan tidak menggantikan fungsi pasar. Pemerintah tetap harus memastikan pembiayaan APBN bertumpu pada basis investor yang luas, bukan pada bank sentral," ujarnya.

Yield SBN masih tertekan

Josua juga menyoroti meningkatnya kepemilikan BI yang terjadi bersamaan dengan kenaikan yield SBN tenor 10 tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan stabilitas pasar saat ini masih bersifat managed stability atau stabilitas yang dikelola, belum terbentuk secara alami (organic stability).

Secara teori, kehadiran BI sebagai pembeli besar seharusnya membantu menahan kenaikan yield. Namun, apabila imbal hasil tetap meningkat, berarti tekanan yang dihadapi pasar masih cukup kuat.

Ia menjelaskan tekanan tersebut berasal dari kombinasi faktor global dan domestik, antara lain tingginya yield obligasi Amerika Serikat, ekspektasi suku bunga BI, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya premi risiko, besarnya pasokan SBN, arus modal asing, ketidakpastian global, serta inflasi domestik.

"Kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun bukan hanya karena faktor domestik. Tekanan global tetap besar," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar. Hingga 7 Juli 2026, realisasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) telah mencapai Rp 703,07 triliun, sedangkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp 227,81 triliun.

Menurut Josua, besarnya pasokan surat utang di tengah investor asing yang belum kembali agresif dan perbankan yang mengurangi kepemilikan membuat yield cenderung meningkat untuk menarik minat investor.

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat S&P masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Namun, S&P juga menyoroti tantangan berupa pelemahan kondisi fiskal dan sektor eksternal akibat tingginya harga energi, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang.

"S&P juga menekankan pentingnya batas defisit 3% terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan. Artinya, pasar masih memberi kepercayaan, tetapi kepercayaan itu bersyarat pada disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan," jelasnya.

Karena itu, Josua menilai pasar SBN Indonesia saat ini belum mengarah pada krisis, tetapi sudah menunjukkan tekanan yang perlu diantisipasi.

Ia menyarankan pemerintah memperluas basis investor domestik jangka panjang, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, BPJS, dan investor ritel, memperkuat peran dealer utama, memperbaiki strategi lelang SBN, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan intervensi BI tetap bersifat sementara dan transparan.

"Tanpa itu, dominasi BI memang bisa membantu stabilitas jangka pendek, tetapi justru menimbulkan pertanyaan jangka panjang mengenai kedalaman pasar, biaya utang pemerintah, dan independensi kebijakan moneter," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News