kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   20.000   0,76%
  • USD/IDR 18.088   -22,00   -0,12%
  • IDX 6.042   2,45   0,04%
  • KOMPAS100 790   1,48   0,19%
  • LQ45 600   1,02   0,17%
  • ISSI 210   -0,03   -0,02%
  • IDX30 339   0,09   0,03%
  • IDXHIDIV20 422   0,59   0,14%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 115   -0,13   -0,11%
  • IDXQ30 109   0,09   0,08%

BPDP Bakal Danai Subsidi BBM Nelayan, Awas Biaya Bisa Bengkak


Rabu, 15 Juli 2026 / 17:47 WIB
BPDP Bakal Danai Subsidi BBM Nelayan, Awas Biaya Bisa Bengkak
ILUSTRASI. Pemerintah tetapkan harga khusus BBM nelayan (ANTARA FOTO/AKRAMUL MUSLIM)


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendapatkan penugasan untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) nelayan. 

Subsidi ini diberikan usai pemerintah memberikan harga khusus bagi nelayan dengan kapal 30 GT sampai 200 GT sebesar 15.000/liter. Adapun BPDP akan membayar selisih harga solar non subsidi sebesar Rp 3.600/liter karena harga solar nonsubsidi saat ini mencapai Rp 21.300/liter. 

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan ini berpotensi membebani keuangan BPDP jika harga solar nonsubsidi terus mengalami lonjakan harga. 

Baca Juga: Amran Ancam Tindak Tegas Perusahaan yang Mainkan Harga TBS Sawit Petani

Yusuf mengingatkan, pemerintah hanya menerapkan sistem kuota sebesar 400.000 kiloliter yang berlaku selama enam bulan. Di sisi lain, pemerintah tidak menetapkan batas biaya yang akan ditanggung BPDP. 

"Artinya ketika harga solar naik, selisih yang harus ditanggung bisa lebih besar. Karena itu program ini perlu memiliki pagu rupiah yang jelas," kata Yusuf pada Kontan.co.id, Rabu (15/7/2026). 

Di sisi tata kelola, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar hukum penggunaan dana pungutan sawit untuk subsidi solar nelayan. 

Yusuf khawatir, penugasan BPDP untuk membiayai subsidi BBM nelayan ini akan berkembang menjadi anggaran tambahan di luar mekanisme APBN. 

"Klaim tidak membebani APBN memang benar saat dana BPDP masih cukup, tapi jika dana menipis, tekanan politik untuk mempertahankan subsidi tinggi maka beban tersebut juga akan kembali ke pemerintah," kata Yusuf. 

Baca Juga: Menkop Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Prioritas Kelola Tambang

Sebelumnya, BPDP memastikan kesiapan anggarannya untuk mendanai subsidi solar bagi nelayan. 

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah mengatakan, pihaknya siap mengucurkan anggaran yang dibutuhkan untuk 400.000 kiloliter solar yang akan di salurkan pada seluruh nelayan. 

"BPDP siap support aja," jelas Alfansyah dijumpai di Kantor BPDP, Rabu (15/7/2026). 

Afriansyah tidak menjelaskan detil berapa anggaran yang di siapkan untuk program subsidi nelayan. Pihaknya hanya memastikan anggaran yang disiapkan kurang dari Rp 1,5 triliun. 

Angka ini didapatkan dari asumsi subsidi yang akan ditanggung oleh BPDP sebesar 3.600/liter dan dikalikan dengan alokasi solar yang ditetapkan sebesar 400.000 kiloliter 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Video Terkait



TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×