Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah serius menghapus anggaran sepak bola profesional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Makanya, Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi akan meneken surat petunjuk pembuatan APBD 2012.
Menurut Gamawan, dalam surat itu tercantum larangan memakai dana APBD untuk klub sepak bola. "Di situ sudah saya masukan rujukan undang-undang tentang olahraga dan peraturan-peraturan keuangan," ujar Gamawan usai sidang kabinet politik hukum dan keamanan di kantor Presiden, Selasa (1/3).
Dengan demikian, dalam menyusun rancangan APBD 2012 tidak boleh lagi daerah mengalokasikan dana APBD untuk klub sepakbola. Gamawan mengatakan kebijakan ini berlaku untuk APBD provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Gamawan bilang, surat petunjuk penggunaan APBD itu bersifat sementara. Sebab, larangan itu akan diatur lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Kini Permendagri itu sedang dalam tahap penyusunan. "Saya sudah koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Gamawan juga memastikan akan mencoret alokasi dana untuk klub sepak bola jika masih ada provinsi atau kabupaten/kota yang mencantumkan dalam APBD. Adapun Kementerian Dalam Negeri akan mengoreksi dan mengevaluasi rancangan APBD.
Dia menambahkan, sebelumnya banyak pihak yang memintanya melarang penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola itu mulai tahun 2011 ini. Tapi, kata dia, klub sepak bola butuh masa transisi untuk mencari sumber pembiayaan yang layak sehingga kebijakan itu efektif tahun
depan.
Senada dengan Mendagri, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng menegaskan klub sepak bola profesional tidak boleh memakai dana APBD. Dia mengaku sudah membahasnya bersama Menteri Dalam Negeri.
Menurutnya, penggunaan dana APBD untuk sepak bola misalnya untuk pembinaan usia dini atau pengadaan fasilitasnya. "Kalau untuk klub sepak bola profesional yang bisa mencari sponsor tidak boleh pakai APBD," kata Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
