Reporter: Silvana Maya Pratiwi | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Rencana pembahasan Pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam masih terus dilakukan. Polemik pengelolaan kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) Batam itu masih berlanjut.
"Saya tidak tahu jadi dibubarkan apa tidak, katanya tidak jadi karena saya tidak ikut dalam rapat terakhir," ujar Mesdin Simarmata, Direktur Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas.
Mesdin menjelaskan permasalahan Badan Pengusahaan (BP) Batam disebabkan oleh dualisme pengelolaan wilayah tersebut. Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ), awalnya dikelola oleh otorita Batam yang sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kemudian sejak muncul undang-undang (UU) Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999, terjadi dualisme kepemimpinan di wilayah industri tersebut.
Padahal, menurut Mesdin, Badan Otorita Batam yang berdiri sejak 1970-an telah menjadi badan hukum satu-satunya yang mengelola Batam. Badan ini mempunyai hak pengelolaan lahan (HPL) di seluruh pulau.
Dengan adanya dua pengelola di FTZ Batam ini, lanjut Mesdin, membuat investor menjadi bingung. "Karena ada badan pengelola Batam dan Pemerintah kota Batam jadi para investor itu kalau mau investasi di sana mereka berhubungan dengan siapa sih sebenarnya. Kejelasan itu saja sebenarnya yang ingin diselesaikan oleh pemerintah," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (7/1)
Lanjutnya lagi, dampak lain dengan adanya dualisme kepemimpinan ini, membuat investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di sana. "Banyak investor yang tidak jadi. Jadi pertumbuhan investasi di sana itu melambat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga melambat di sana,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
