Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
Ketiga, terkait IMB. Dari peraturan terbaru tersebut, para pelaku usaha juga tak memerlukan IMB. Akan tetapi ini dengan kondisi badan usaha telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation) dan tenaga ahli bangunan.
Pedoman pembangunan tersebut juga diharuskan mengadopsi standard-standard yang telah diterbitkan oleh pemda dan pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Ditambah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya juga harus tersertifikasi," tambah Enoh.
Baca Juga: Presiden Jokowi teken PP tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus
Enoh juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait peraturan ini. Namun, sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum masif. Menurutnya, ini tetap menunggu koordinasi yang erat dengan K/L terkait.
Akan tetapi, Enoh meyakinkan bahwa ini mendapatkan sambutan yang positif dari para pelaku usaha yang sudah diberi sosialisasi.
Untuk selanjutnya, ia berharap kemudahan perizinan dan fasilitas ini bisa meningkatkan realisasi investasi di KEK. Apalagi, ini juga ditambah bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja bisa dilaksanakan.
Sebagai tambahan informasi, Pemerintah menargetkan nilai investasi dari seluruh KEK secara nasional sebesar Rp 726 triliun pada 2030. Akan tetapi, pada akhir tahun 2019, realisasi baru mencapai Rp 22,2 triliun dan menyerap sekitar 8.686 tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
