Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pengamat ekonomi menilai, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tanda bahwa sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi sedang tidak stabil.
Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Senin (30/9/2024), data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyebut, angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
PHK terbanyak berasal dari sektor pengolahan mencapai 24.013 kasus, disusul sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan 3.997 kasus.
Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi teratas yang mengalami kasus PHK terbanyak dengan total 14.767 kasus, disusul Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus.
Industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi lampu kuning Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, meningkatnya PHK merupakan sinyal deindustrialisasi atau turunnya peran industri dalam perekonomian Indonesia masih terus berlanjut.
Baca Juga: Emiten Ini Bakal Diuntungkan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran
Industri manufaktur mendapatkan tekanan dari produk impor yang kini harganya lebih kompetitif, tetapi secara bersamaan permintaan dalam negeri menurun.
Hal itu dapat dilihat dari penurunan harga barang dan jasa yang terjadi empat bulan berturut-turut dan menurunnya jumlah rata-rata tabungan masyarakat Indonesia.
Melihat kondisi itu, ditambah para pengusaha yang saat ini menjadi putus asa, Wijayanto menyebut industri manufaktur Indonesia sedang memasuki masa genting.
"Saya dengar langsung dari banyak pengusaha, mereka mulai putus asa, membiarkan bisnisnya berakhir dan bersiap jadi trader produk asing, khususnya barang-barang China, karena pasti untung dan minim risiko. Kita memasuki era lampu kuning industri manufaktur Indonesia," jelasnya, kepada Kompas.com. Senin (30/9/2024).
Terpisah, Direktur Digital Celios, Nailul Huda membenarkan bahwa kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Sebab, proporsinya terhadap PDB kian menurun sejak 10 tahun lalu.
Baca Juga: Masalah Ekonomi Indonesia Sangat Kompleks, Ekonom: Solusinya Ciptakan Lapangan Kerja
"Proporsi pernah mencapai 20 persen lebih 10 tahun yang lalu. PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan industri manufaktur. Belum ditambah sebuan produk impor," kata Huda, saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, PHK massal juga akan menekan konsumsi rumah tangga kelas menengah.
Hal tersebut kemudian akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk mencapai target 5,2 persen.
"Padahal kelas menengah menyumbang 30 persen dari total konsumsi nasional dan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi, target di atas 5,2 persen sulit tercapai, itu jadi indikator kalau ekonomi tidak baik-baik saja dan lampu kuning," paparnya, saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/9/2024).
Baca Juga: Posisi yang Banyak Dibutuhkan Perusahaan Saat Merekrut Karyawan
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi
Menurut Huda, PHK massal juga bisa terjadi karena turunnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya penyerapan tenaga kerja.
"Dahulu, satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Sekarang, satu persen ekonomi hanya menyerap 100 tenaga kerja saja. Jadi memang masih jadi PR dalam hal kualitas pertumbuhan ekonomi," tuturnya, kepada Kompas.com, Senin.
Selain itu, beberapa tahun belakangan terjadi informalisasi. Tren pekerja formal yang beralih ke sektor informal meningkat dan sangat dominan hingga mencapai lebih dari 59 persen.
Huda juga menilai, Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak efektif, karena belum ada investasi masuk yang membawa penyerapan tenaga kerja lebih besar.
"Sektor industri terus turun dibandingkan PDB nasional. Dari sekitar 22 persen di awal tahun 2010, di era pemerintah sekarang hanya 18 persen. Praktis tidak ada pembangunan pabrik secara masif, tetapi yang jamak terjadi PHK," tambah dia.
Baca Juga: OJK Tegaskan Tak Ada Pejabat dan Pegawai yang Terlibat Kasus Gratifikasi IPO
Harus membangkitkan sektor manufaktur
Wijayanto menjelaskan, pemerintah harus segera bertindak di tengah situasi industri manufaktur yang mulai goyah. Misalnya, berinteraksi secara terbuka dengan para produsen untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka.
Membandingkan standar kinerja kompetitor, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, India, dan Kamboja juga perlu dilakukan.
"Kita perlu pastikan kebijakan perizinan, industrial relation, perpajakan, logistik, biaya energi, suku bunga kredit, dan local contenct requirement dapat bersaing dengan kebijakan mereka," kata dia.
Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki iklim bisnis dan mewujudkan keberpihakan pada sektor manufaktur yang menurutnya seolah dianaktirikan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, antara lain menghentikan ekonomi biaya tinggi, menyederhanakan perizinan, dan memberikan insentif pajak untuk produk manufaktur andalan.
"Juga permudah proses impor bahan baku yang dibutuhkan pelaku manufaktur kita dan kelima menurunkan biaya logistik," sambung Wijayanto.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gelombang PHK Massal, Sinyal Lampu Kuning Manufaktur Indonesia"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
