/2026/07/17/1494927718.jpg "Nilai Transaksi Koperasi Merah Putih Rp 56,69 Miliar, Didominasi Barang Subsidi")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai Rp 56,69 miliar sejak awal 2026. Namun, hampir separuh transaksi tersebut masih berasal dari penjualan barang-barang bersubsidi seperti pupuk, beras SPHP, minyak goreng, hingga LPG yang disalurkan melalui BUMN.
Asisten Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Koperasi Riza Azmi mengatakan tingginya transaksi tersebut tidak terlepas dari integrasi KDKMP dengan penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah.
“Kenapa pupuk, beras, dan LPG menjadi yang paling tinggi karena sejak awal koperasi memang dihubungkan dengan BUMN untuk penyaluran barang-barang bersubsidi,” ujar Riza kepada KONTAN, Minggu (19/7/2026).
Baca Juga: Febrie Jadi Tersangka, MAKI Bantah Penyidik Harus Minta Izin Prabowo
Menurut Riza, seluruh transaksi yang tercatat di Sinkopdes memiliki data pendukung sehingga dapat diverifikasi. “Transaksi ini sebenarnya bukan transaksi yang kosong. Di belakangnya ada underlying data. Pada saat terjadi pembayaran melalui point of sales (POS), transaksi itu langsung tercatat ke sistem,” ujar dia.
Riza menjelaskan produk yang paling banyak dibeli masyarakat hingga saat ini masih didominasi kebutuhan pokok. “Kalau secara umum yang paling tinggi memang sembako seperti beras. Kemudian barang-barang bersubsidi seperti pupuk, minyak goreng, beras SPHP, dan LPG," kata dia.
Riza menilai komposisi transaksi tersebut juga menunjukkan koperasi banyak dimanfaatkan oleh petani dan rumah tangga. “Kalau melihat jenis barangnya, paling banyak pupuk. Berarti fokusnya banyak ke petani. Kemudian beras dan LPG menunjukkan kebutuhan rumah tangga juga cukup besar," papar dia.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target transaksi KDKMP pada tahun ini. Fokus utama Kementerian Koperasi masih memastikan koperasi yang telah terbentuk dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. “Belum ada target transaksi. Yang paling penting pada fase operasionalisasi ini koperasi hidup atau berjalan terlebih dahulu,” katanya.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi masih menghadapi tantangan digitalisasi berupa keterbatasan SDM, jaringan internet, dan listrik di sejumlah wilayah. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan aplikasi Sinkopdes versi desktop yang dapat digunakan secara luring sebelum disinkronkan ketika tersedia akses internet.
Baca Juga: Kinerja Dunia Usaha Diprediksi Turun di Kuartal III 2026, Daya Beli Jadi Sorotan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_24062609492500.jpg)
