Konsumsi Masyarakat Jadi Tantangan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2026

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon terkait dorongan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khususnya dari fraksi partai Golkar agar mematok pertumbuhan ekonomi pada 2026 mendatang meningkat menjadi 6% year on year (yoy).

Hal ini sejalan agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 mendatang bisa terwujud.

Sebagaimana diketahui, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun depan kisaran 5,2% hingga 5,8% yoy.

Sri Mulyani menyebut, pemerintah memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Meski demikian, upaya untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, masih harus menghadapi tantangan yang harus diatasi bersama.

Misalnya saja dari sisi permintaan. Sebagaimana diketahui, saat ini permintaan masyarakat sedang mengalami tren perlambatan.

Menurut Sri Mulyani, untuk mencapai target pertumbuhan 6% pada 2025, konsumsi rumah tangga menjadi pekerjaan dan tantangan bersama agar bisa ditingkatkan. Maklum, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontribusi terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi tantangan yang kita atasi bersama. Baik dari sisi permintaan untuk mencapai pertumbuhan tinggi pada konsumsi rumah tangga,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/7).

Nah, dengan target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun depan, maka setidaknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus mencapai 5,5% yoy. Angka ini harus meningkat dari posisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2025 yang hanya tumbuh 4,89% yoy, dengan pertumbuhan ekonomi 4,87% yoy.

Dengan target pertumbuhan konsumsi 5,5% yoy tersebut, lanjut Sri Mulyani hal ini berarti, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

“Konsumsi rumah tangga menjelaskan 55% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Daya beli masyarakat harus dijaga, inflasi rendah, kesempatan kerja yang tinggi, dan dengan berbagai intervensi pemerintah baik di bidang pangan dan energi untuk bisa menjaga daya beli,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Sri Mulyani menyebut, program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan.

Seperti, program makan bergizi gratis (MBG) akan terus ditingkatkan dan ekspansif agar dapat menciptakan multiplier effect yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, serta menyerap tenaga kerja secara langsung sebesar 1,7 juta tenaga kerja.

Kemudian, program strategis lain seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, dengan target 80.000 koperasi juga harus direaliasikan, penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur, dan program perlinsos seperti PKH, kartu sembako, dan bantuan subsidi upah, dan program lainnya, akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarkat terutama kelompok rentan.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong kinerja investasi. Menurut Sri Mulyani, target pertumbuhan ekonomi tinggi, tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

“Grwoth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% yoy. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp 7.500 triliun,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, komponen investasi berkontribusi 30% terhadap PDB Indonesia. Sehingga apabila digabungkan dengan pertumbuhan konsumsi maka konsumsi rumah tangga dan investasi, maka target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai. Pasalnya, keduanya berkontribusi 85% terhadap perekonomian.