Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investasi menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selain kontribusi konsumsi. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penaman Modal (BKPM) menargetkan pertumbuhan investasi dapat tumbuh 15%-16% tiap tahunnya selama periode kepemimpinan Prabowo Subianto.
Tahun ini saja, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 1.905 triliun, meski realisasinya baru tercapai 24,4% dari target pada kuartal I-2025.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Edy Junaedi menyampaikan, ada banyak batu sandungan dalam melakukan eksekusi investasi di dalam negeri yang sering dikeluhkan oleh investor.
Misalnya saja terkait dengan masalah pengadaan lahan. Ia menyebut harga lahan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetanga. Ditambah lagi terkait dengan masalah regulasi perizinan yang perlu harus terus dibenahi.
Baca Juga: Ekonom Bank Mandiri Perkirakan Ekonomi RI Tumbuh 4,93% pada Kuartal II-2025
"Kemudian yang terus dibenahi adalah regulasi perizinan, walaupun kita sudah punya OSS (Online Single Submission), tapi ada yang perlu disempurnakan lagi, mulai dari izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, hingga izin bangunan gedung," ungkapnya dalam sebuah forum, Senin (19/5).
Tak hanyaitu, ia menilai saat eksekusi investasi dilakukan, muncul lagi gangguan dari ormas lingkungan sekitar lokasi proyek yang juga menghambat jalannya aktivitas. Padahal menurut Edy, jika eksekusi investasi berjalan lancar, dampak positifnya adalah kepada serapan tenaga kerja hingga perbaikan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia wilayah sekitar.
Meski begitu, Edy mengatakan BKPM tetap berusaha mengatasi permasalahan-permasalah tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab BKPM dalam mengawal investasi mulai dari minat sampai dengan terealisasinya.
Setidaknya selama periode lima tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Edy menyebut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diberi target untuk memasukkan investasi ke dalam negeri sebesar Rp 13.032 triliun, atau setidaknya
"Di BKPM memang kita bekerja berdasarkan rencana, IPRO (Investment Project Ready to Offer) sudah siap ditawarkan pada potensial investmen, ini juga ada 9 kantor di luar negeri yang aktif menawarkan investmen, kalau memang ada keseriusan dan minat yang besar, baru kemudian terealisasi," jelas Edy
Sejauh ini, Edy menyebut BKPM mencoba melihat berbagai potensi investasi dari 28 sub sektor yang ada. Meski saat ini baru 8 sektor yang paling besar kontribusinya berasal sektor hilirisasi yakni dengan proporsi hampir 30% atau sebesar Rp 136 triliun, sementara sisanya 42% berasal dari sector manufaktur.
Edy menyebut tren hilirisasi seperti mineral, logam selalu menyumbang terbesar pada total investasi dalam negeri. Namun tidak terbatas pada sector tersebut, pihaknya juga melihat ada potensi besar pada hilirisasi industry kelautan dan perikanan.
Selain itu Menteri Investasi juga telah mengatur terkait kemitraan dengan pengusaha lokal atau UMKM di wilayah proyek investasi agar UMKM lokal ikut merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan tersebut.
"Investasi adalah kunci tumbuh secara ekonomi dan indeks kualitas manusia di daerah. Investasi jadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Baca Juga: Ketua Dewan Komisioner LPS Kritik Keras Ramalan IMF Soal Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Para ekonom juga menilai, dengan banyaknya calon investor yang masuk ke dalam negeri, ada potensi jumlah investasi tahun ini bisa melampaui target. Terbaru ada sekitar 30 calon investor asal Belanda yang tertarik berinvestasi di bidang pertanian di Indonesia.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan, jika minat para investor tersebut dapat dieksekusi pemerintah, pemerintah tetap harus hati-hati dan lebih fokus pada kualitas investasi dann memastikan investor menjalankan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
"Ini peluang bagus karena mereka maju secara teknologi dan bisa menjadi pintu masuk ekspor ke Uni Eropa, tetapi meyakinkan investor Belanda tidak mudah, mereka perlu kepastian hukum yg tinggi dan aspek lingkungan yang kuat," Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Kontan, Senin (19/5).
Di sisi lain menurutnya masalah maraknya ormas menganggu iklim usaha di dalam negeri dinilai sangat merugikan Indonesia, termasuk para pengusaha nasional.
"Perlu penegakan hukum yg masif, Aparat Penegak Hukum harus tegas dan tanpa pandang bulu. Perlu shock therapi. BKPM juga perlu mempermudah regulasi, karena ini seringkali jadi pintu masuk premanisme kelas kakap. Perlu bekerja padu dengan apparat untuk mendapatkan support penuh," terang Wijayanto.
Sementara itu Yanuar Rizky, Ekonom Brigh Institute menyampaikan, pertanian pangan dan Hortikultura di Indonesia, secara konsep dan pemetaan lahannya adalah warisan VOC di Indonesia. Jadi, wajar kalau perusahaan Belanda memiliki ketertarikan untuk kembali masuk di bisnis teknologi pertanian dan pembibitan pangan dan kebun di Indonesia.
Meski begitu, Yanuar menyebut tetap ada tantangannya, dimana berkaca pada sebelumnya kehadiran Rabo Bank yang merupakan bank pertanian justru menutup operasionalnya di Indonesia tahun 2019 sebagai akibat tak berkembangnya sektor pertanian di Indonesia.
Apakah saat ini pemerintah baru Prabowo bisa meyakinkan adanya concern pembangunan pertanian, ini akan diuji saat jadi atau tidaknya arus investasi Belanda masuk yang tak hanya minat seperti saat ini.
Di sisi lain, Yanuar menilai masih berat untuk mendongrak investasi masuk ke dalam negeri, dikarenakan banyak persoalan domestik yang diperbesar oleh pemerintah sendiri, terutama soal PHK, daya beli dan arus kas fiskal pemerintah.
"Premanisme dan Ormas juga gunung es dari diabaikannya pembangunan pekerjaan agraris di desa, di saat pembangunan industri tidak menyerap lapangan pekerjaan, itu yg menjadikan premanisme dan ormas tumbuh," ungkapnya.
Sehingga menurut Yanuar, penyelesaiannya harus dari kepala negara ke seluruh unsur pemerintahan untuk kembali membangun budaya bekerja sesuai profil demografi, yaitu membangun ekonomi desa dengan reforma agraria, guna memjamin daya dukung lingkungan bagi industri
Selanjutnya: Perluas Jaringan Distribusi Pemesanan Properti, OYO Luncurkan SuperAgent
Menarik Dibaca: Perluas Jaringan Distribusi Pemesanan Properti, OYO Luncurkan SuperAgent
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_05052510573600.jpg)
