kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.942.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.490   100,00   0,61%
  • IDX 6.787   -120,00   -1,74%
  • KOMPAS100 980   -16,66   -1,67%
  • LQ45 754   -11,11   -1,45%
  • ISSI 221   -4,23   -1,88%
  • IDX30 391   -6,58   -1,66%
  • IDXHIDIV20 457   -9,06   -1,95%
  • IDX80 110   -1,76   -1,57%
  • IDXV30 113   -1,97   -1,71%
  • IDXQ30 126   -2,46   -1,91%

AMRO: Target Fiskal Jangkah Menengah Prabowo Berpotensi Meleset


Senin, 23 Juni 2025 / 15:19 WIB
AMRO: Target Fiskal Jangkah Menengah Prabowo Berpotensi Meleset
ILUSTRASI. AMRO menyatakan bahwa pendapatan Indonesia diperkirakan tetap terbatas, yakni hanya mencapai 12,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2029.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Pemantau Ekonomi ASEAN+3 (AMRO) memperingatkan bahwa target fiskal jangka menengah pemerintah Indonesia berpotensi sulit untuk dicapai, meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi perpajakan.

Dalam laporan terbarunya, AMRO menyatakan bahwa pendapatan negara diperkirakan tetap terbatas, yakni hanya mencapai 12,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029.

Hal ini terjadi meski pemerintah telah menormalisasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa nonmewah.

"Mencapai target fiskal jangka menengah pemerintah mungkin akan menjadi tantangan," tulis AMRO dalam laporannya, dikutip Senin (22/6).

Baca Juga: Bank Dunia Ingatkan Ekonomi Indonesia Rentan Hadapi Ketidakpastian Global

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah diperkirakan akan meningkat hingga 16,0% dari PDB, seiring dengan perluasan program-program prioritas baru. 

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja ini dikhawatirkan dapat mendorong defisit fiskal melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah untuk jangka menengah. 

Bahkan, rasio utang terhadap PDB bisa melampaui ambang batas 40%.

AMRO juga menyoroti risiko fiskal tambahan yang berasal dari kompensasi pemerintah kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN dalam distribusi bahan bakar dan listrik. 

Tidak adanya kejelasan mengenai jadwal reformasi subsidi memperbesar ketidakpastian dan ancaman terhadap keberlanjutan anggaran.

"Ketidakjelasan jadwal reformasi subsidi, menimbulkan risiko fiskal yang signifikan dan dapat mengganggu keberlanjutan anggaran," katanya.

Lebih lanjut, laporan tersebut mencatat bahwa beban bunga utang yang semakin meningkat membatasi ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan belanja untuk inisiatif-inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya: AMRO Peringatkan Risiko Perlambatan Ekonomi Global terhadap Ekspor Indonesia

Menarik Dibaca: Coba Metode Pembersihan 6/10, Begini Cara Bertahan di Rumah Sepanjang 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×