Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria sebelum menggencarkan investasi.
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, mengatakan, pemerintah perlu menggenjot investasi berdasarkan penghormatan dan perlindungan HAM.
Baca Juga: Dampak kebijakan moneter BI tahun ini belum terasa optimal pada tahun 2020
Misalnya, penghormatan dan perlindungan HAM terkait agraria. Pasalnya agraria menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan dunia usaha.
Komnas HAM melihat, kerap kali terjadi konflik agraria antara masyarakat termasuk masyarakat adat dengan korporasi. Padahal hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam konstitusi dan diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Pertanyaannya apakah hak khusus ini kemudian dapat dilaksanakan dengan mengabaikan hak-hak yang lain?, harusnya tidak," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, Rabu (20/11).
Baca Juga: Subsidi berkurang, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diprediksi melambat tahun depan
Sebab itu, sebelum menggenjot investasi, Komnas HAM meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu.
"Kalau memang investasi menjadi prioritas, segala konflik agraria harus diselesaikan terlebih dahulu karena kita akan menabung konflik-konflik baru dan menambah rumit penyelesaian di masa depan kalo konflik yang lama tidak diselesaikan," kata Sandra.
Baca Juga: Bappenas tetap buat masterplan pemindahan ibu kota meski UU belum rampung
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.
Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan periode pertama Jokowi telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
