Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Sebab itu, sebelum menggenjot investasi, Komnas HAM meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu.
"Kalau memang investasi menjadi prioritas, segala konflik agraria harus diselesaikan terlebih dahulu karena kita akan menabung konflik-konflik baru dan menambah rumit penyelesaian di masa depan kalo konflik yang lama tidak diselesaikan," kata Sandra.
Baca Juga: Bappenas tetap buat masterplan pemindahan ibu kota meski UU belum rampung
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.
Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan periode pertama Jokowi telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
