Reporter: | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah menyelesaikan konflik agraria sebelum menggencarkan investasi.
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, mengatakan, pemerintah perlu menggenjot investasi berdasarkan penghormatan dan perlindungan HAM.
Baca Juga: Dampak kebijakan moneter BI tahun ini belum terasa optimal pada tahun 2020
Misalnya, penghormatan dan perlindungan HAM terkait agraria. Pasalnya agraria menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan dunia usaha.
Komnas HAM melihat, kerap kali terjadi konflik agraria antara masyarakat termasuk masyarakat adat dengan korporasi. Padahal hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam konstitusi dan diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
"Pertanyaannya apakah hak khusus ini kemudian dapat dilaksanakan dengan mengabaikan hak-hak yang lain?, harusnya tidak," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandra Moniaga, Rabu (20/11).
Baca Juga: Subsidi berkurang, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diprediksi melambat tahun depan
