CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.879   -20,00   -0,13%
  • IDX 7.141   -73,55   -1,02%
  • KOMPAS100 1.093   -10,03   -0,91%
  • LQ45 872   -3,51   -0,40%
  • ISSI 215   -3,49   -1,60%
  • IDX30 447   -1,05   -0,23%
  • IDXHIDIV20 540   0,91   0,17%
  • IDX80 125   -1,17   -0,92%
  • IDXV30 135   -0,50   -0,37%
  • IDXQ30 149   -0,06   -0,04%

KMP: Publik bisa lihat siapa yang hambat kerja DPR


Kamis, 23 Oktober 2014 / 14:46 WIB
KMP: Publik bisa lihat siapa yang hambat kerja DPR
ILUSTRASI. Logo Panasonic


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum menyerahkan susunan anggota fraksi mereka yang akan ditempatkan di dalam alat kelengkapan Dewan (AKD). Akibatnya, hingga kini belum terbentuk struktur pimpinan komisi dan ketua badan.

“Banyak sesungguhnya yang sudah bisa dilakukan oleh para anggota Dewan apabila mereka itu sudah jelas komisinya masing-masing,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).

Kelima fraksi yang belum menyerahkan itu adalah Fraksi PDI-P, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura, yang tergabung ke dalam Kolisi Indonesia Hebat (KIH).

Sementara sidang paripurna sudah mengesahkan anggota komisi dan alat kelengkapan Dewan dari semua fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN, ditambah Demokrat.

“Publik bisa lihat ya siapa sesungguhnya yang berusaha menghambat proses terbentuknya susunan anggota komisi-komisi berikut pemilihan pimpinannya,” ujar juru bicara Koalisi Merah Putih itu.

Tantowi menambahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan membuat DPR tidak produktif. Ia mengingatkan, agar seluruh fraksi di DPR dapat mematuhi mekanisme yang telah diatur di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Kalau kita (Koalisi Merah Putih) kan sudah jelas kita sudah menyerahkan nama full dari Komisi I sampai Komisi XI dan lima badan. Semua kita sudah lengkapi,” katanya.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, pihaknya bersama fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sangat terbuka dengan mekanisme musyawarah mufakat agar pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dibagi secara proporsional.

Hanya, kubu fraksi Koalisi Merah Putih, kata dia, tetap tidak ingin mengakomodasi keinginan tersebut.
"Kami sebenarnya mau selama di tiap alat kelengkapan dewan ada pimpinan, tapi mereka belum memberikan itu," ujar Pramono. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×