/2023/11/22/1910588636.jpg "Penurunan Jumlah Kelas Menengah di 2025 Jadi Sinyal Tekanan Struktural Ekonomi")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman mengatakan, penurunan jumlah kelas menengah menjadi 46,7 juta orang dari tahun sebelumnya 47,85 juta, tidak bisa dilihat sebagai fenomena tunggal.
Menurutnya, kondisi ini perlu dibaca bersama berbagai indikator ekonomi terbaru karena menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap daya tahan ekonomi domestik.
Rizal menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni sekitar 54%–55% dari total ekonomi.
Namun, pertumbuhan konsumsi dalam dua tahun terakhir cenderung tertahan di kisaran 4,8%–5,0%, lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi yang sempat mencapai sekitar 5,3%–5,5%.
Baca Juga: PMI Manufaktur Oktober Melesat, Sinyal Awal Pemulihan Ekonomi Indonesia
“Sejumlah indikator konsumsi kelas menengah juga menunjukkan pelemahan. Kredit kendaraan bermotor sempat terkontraksi sekitar 6% yoy pada akhir 2025, pertumbuhan ritel modern tipis, dan penjualan properti segmen menengah stagnan,” ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan turut menjadi faktor penting. Ia mencatat sekitar 59%–60% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, sehingga banyak rumah tangga memiliki pekerjaan tetapi tanpa kepastian pendapatan yang stabil.
Kombinasi faktor tersebut menjelaskan mengapa sebagian rumah tangga bergeser dari kelas menengah menjadi aspiring middle class.
Rizal menilai tekanan utama bukan hanya berasal dari pendapatan, tetapi juga dari kenaikan biaya hidup. Meski inflasi umum masih relatif rendah di sekitar target 2,5±1%, beberapa komponen yang banyak dikonsumsi kelas menengah justru naik lebih cepat, terutama perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Jumlah Kelas Menengah Turun Lebih Dalam di 2025 Tertekan Daya Beli dan Konsumsi
“Inflasi kelompok jasa, khususnya pendidikan dan kesehatan, konsisten berada di atas inflasi umum. Akibatnya, upah riil perkotaan cenderung stagnan. Pendapatan nominal memang naik, tetapi daya beli efektif tidak banyak berubah,” jelasnya.
Kondisi ini juga tercermin pada indikator fiskal. Rasio pajak terhadap PDB masih sulit meningkat dan bertahan di kisaran 10%–10,5%, karena basis pembayar pajak utama, yakni pekerja formal kelas menengah, tidak bertambah signifikan.
Rizal menilai implikasi dari menyusutnya kelas menengah bersifat struktural. Jika tren ini berlanjut, negara berisiko kehilangan tiga pilar penting sekaligus, yakni sumber konsumsi domestik, basis penerimaan pajak, serta kelompok penabung dan investor domestik.
“Tanpa penguatan kelas menengah, pertumbuhan ekonomi berpotensi terjebak di kisaran 5% dan sulit naik ke level 6%–7% yang dibutuhkan untuk keluar dari middle income trap,” ungkap Rizal.
Baca Juga: Tekanan Ekonomi Meningkat, Jumlah Kelas Menengah Turun dalam 7 Tahun Terakhir
Ia menyarankan kebijakan pemerintah diarahkan pada penciptaan pekerjaan formal berupah stabil melalui penguatan industrialisasi manufaktur dan jasa modern. Selain itu, stabilisasi biaya hidup perkotaan seperti perumahan, transportasi publik, dan pendidikan juga menjadi kunci.
Perluasan perlindungan pekerja formal juga dinilai penting untuk menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga. “Menjaga kelas menengah bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi prasyarat agar kapasitas pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat secara berkelanjutan,” ujar Rizal.
Selanjutnya: Hasil BATC 2026: Kalah dari Jepang, Tim Putra Indonesia Raih Medali Perunggu
Menarik Dibaca: Hasil BATC 2026: Kalah dari Jepang, Tim Putra Indonesia Raih Medali Perunggu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
