Tekanan Ekonomi Meningkat, Jumlah Kelas Menengah Turun dalam 7 Tahun Terakhir

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai tren penurunan jumlah penduduk kelas menengah (middle class) pada 2025 berpotensi menghambat pertumbuhan konsumsi nasional. 

Menurut Bhima, semakin menyusutnya kelompok kelas menengah menunjukkan tekanan ekonomi yang masih kuat. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan konsumsi tetap terjadi, tetapi sulit menembus level di atas 5%.

Terlihat dari data pertumbuhan PDB 2025, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga sepanjang 2025 hanya tumbuh 4,98% year on year (yoy), dimana kontribusinya sebesar 53,88% terhadap PDB.

“Kelas menengah makin turun artinya daya beli masyarakat bisa tertekan. Konsumsi masih tumbuh, tapi akan sulit melampaui 5%,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (8/2/2026).

Baca Juga: BPS Klaim Angka Pengangguran Turun, Sinyal Pasar Kerja Membaik ?

Berdasarkan data BPS, tren penurunan jumlah penduduk kelas menengah sudah terjadi selama lima sampai tujuh tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebanyak 57,33 juta orang, menurun menjadi 53,83 juta pada 2020, berlanjut pada 2021 menjadi 49,51 juta, kemudian turun ke 48,27 juta, dan 47,85 juta pada 2024.

Terbaru, jumlah penduduk kelas menengah turun lagi pada 2025 menjadi 46,7 juta orang.

Melihat tren ini, Bhima menilai semakin banyak masyarakat kelas menengah yang terjepit karena berada di posisi yang tidak mudah.

Alhasil kelompok kelas menengah turun satu level menjadi kelompok aspiring midlle class (calon kelas menengah) dan berpotensi menjadi kelompok rentan (vulnerable), maklum kelompok ini belum masuk kategori miskin, tetapi juga tidak berhak membeli barang bersubsidi maupun menerima bantuan sosial (bansos).

Akibatnya, sebagian kelas menengah berpotensi masuk ke jebakan utang dan bahkan terpapar praktik judi online sebagai cara bertahan hidup.

Kondisi tersebut, lanjut Bhima, dapat memicu dampak sosial yang lebih luas seperti peningkatan kriminalitas dan menurunnya produktivitas masyarakat.

“Ini bisa menjadi ancaman demografi. Kita memiliki banyak usia muda, tetapi secara ekonomi rentan,” katanya.

Baca Juga: Jumlah Kelas Menengah Turun Lebih Dalam di 2025 Tertekan Daya Beli dan Konsumsi

Bhima menilai kebijakan pemerintah saat ini relatif lebih fokus pada kelompok masyarakat kelas bawah melalui berbagai program subsidi dan bantuan sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, harga gabah yang relatif baik juga dikarenakan sektor pertanian menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah.

Namun demikian, kelompok aspiring middle clas dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, kelompok ini menghadapi tekanan biaya hidup yang cukup berat, mulai dari cicilan rumah, biaya transportasi, hingga pengeluaran pendidikan. 

Di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja formal dengan upah layak juga dinilai masih terbatas bagi kelompok menengah.

Baca Juga: Rencana Purbaya Perketat Pencairan Restitusi Pajak Dikhawatirkan Berisiko Salah Arah

Melihat hal ini, Bhima mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap penduduk kelas menengah, termasuk melalui penyediaan lapangan kerja formal dengan upah yang layak serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok menengah rentan.

“Perlindungan sosial bisa diperluas ke kelompok menengah-rentan, misalnya melalui perluasan penerima bansos dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Selanjutnya: Angka Kredit Macet Fintech Lending Masih Tinggi, Capai 4,32% per Akhir 2025

Menarik Dibaca: 6 Alasan Tidur Bisa Bikin Berat Badan Turun yang Jarang Diketahui

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

BPS : Sebanyak 52,75% Penduduk Miskin di Indonesia Berada di Pulau Jawa

BPS: 147,91 Juta Warga RI Bekerja, 7,35 Juta Pengangguran Per November 2025

Survei BPS: Penduduk IKN Nusantara Capai 147.430 Jiwa, Didominasi GenZ dan Milenial