Reporter: Riendy Astria | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di seluruh Indonesia pada 2012.
Pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk menggelar program yang ditujukan bagi peningkatan kehidupan nelayan tersebut.
Kepala Biro Perencanaan KKP Nilanto Perbowo menyebut, program PUMP ini dibagi menjadi tiga, yakni PUMP perikanan tangkap, PUMP perikanan budidaya, dan PUMP pengolahan.
Nilanto menyebut, melalui program ini, pemerintah akan memberi bantuan melalui kelompok-kelompok nelayan. Untuk PUMP perikanan tangkap ditargetkan sebanyak 3.700 kelompok, PUMP perikanan budidaya 3.600 kelompok, dan PUMP pengolahan sebanyak 1.500 kelompok.
Program PUMP pada 400 PPI ini tersebar di seluruh Indonesia, baik wilayah timur maupun wilayah barat. Meskipun lebih banyak difokuskan di wilayah barat, persentasenya tidak akan berbeda jauh, dan diusahakan seimbang antara barat dan timur.
Nilanto menjelaskan, ada kriteria bagi kelompok yang akan menerima bantuan tunai ini. Diantaranya, kelompok harus merupakan usaha bersama, sudah berdiri 1 tahun terakhir, beranggota minimal 10 orang, bukan PNS, TNI, Polri. "Pada intinya bukan seseorang yang mendapat gaji dari pemerintah," ujarnya.
Nantinya, setiap kelompok akan menerima dana sebesar Rp 100 juta untuk PUMP perikanan tangkap, dan sekitar Rp 50 hingga Rp 60 juta untuk PUMP Budidaya dan Pengolahan. Hasil kegiatan mereka akan dipantau, dan akan didukung tenaga-tenaga profesional. Tenaga-tenaga profesional dan utusan dinas kabupaten yang akan memonitor dan melaporkan hasilnya.
Bantuan tunai yang diberikan kepada setiap kelompok nantinya harus dimanfaatkan untuk mengembangkan PPI di masing-masing kawasan. Dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk membeli bahan bakar solar, atau bahkan pengembangan baru seperti gas, memperbaiki alat tangkap, membeli benih yang lebih baik untuk perikanan budidaya, atau membeli GPS. "Nanti akan ada pengarahan dari pemerintah dan tenaga ahli," imbuh Nilanto.
Ketua Komisi IV DPR RI M Romahurmuziy mendukung usaha pemerintah dalam rangka menjalankan program kluster ke 4, yakni meningkatkan taraf hidup nelayan. "Sebagai mitra dari KKP kami sangat mendukung, namun untuk memberi bantuan ke kelompok, sangat rentan, harus ada pengawasan lebih," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
