Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membereskan perusahaan-perusahaan BUMN yang selama ini dirasa merugikan negara.
Hal tersebut diungkapnya dalam pidato kenegaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
"Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tugaskan Danantara Percepat Investasi dan Benahi BUMN
Prabowo mengklaim bahwa banyak perusahaan BUMN yang melakukan pengelolaan secara tidak masuk akal, sehingga menimbulkan kerugian. Tak hanya itu, dia juga menyoroti banyak anggota Komisaris dalam satu perusahaan, untuk itu, Prabowo bakal memangkas komisaris-komisaris tersebut.
"Tadinya pengelolaannya tidak secara masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget, saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5," ungkapnya.
Di samping itu, orang nomor wahid di Indonesia itu juga menyinggung adanya tantiem alias anggaran yang diberikan untuk anggota direksi hingga komisaris di BUMN. Ia menilai, tantiem menambah beban bagi perusahaan.
"Dan saya hilangkan tantiem. Tantiem akal-akalan saja. Saya pun tidak mengerti apa tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun," tegasnya.
Baca Juga: Prabowo: Korupsi Dibongkar, Pangan Surplus, Kemiskinan Ekstrem Diberantas
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, Danantara harus segera membereskan persoalan tersebut. Bahkan dia meminta Direksi maupun komisaris yang tak terima akan keputusan itu
"Saya juga telah perintahkan Danantara, Direksi pun tidak perlu tantiem kalau (perusahaan) rugi dan untungnya harus untung bener, bukan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia dan kalau direksi itu, kalau komisaris keberatan segera berhenti," tandasnya.
"Tapi ini serius tidak masuk akal, jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti! banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka," pungkasnya.
Selanjutnya: Tak Dapat Setoran Dividen BUMN, Target PNBP pada RAPBN 2026 Turun Jadi Rp 455 Triliun
Menarik Dibaca: 7 Kesalahan Tata Letak Dapur yang Bikin Ruangan Tidak Nyaman, Menurut Desainer
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
