kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Kementerian Sosial kembangkan sistem rekonsiliasi PKH online


Jumat, 28 September 2018 / 10:36 WIB
Kementerian Sosial kembangkan sistem rekonsiliasi PKH online
ILUSTRASI. Kementerian Sosial Kembangkan Sistem Rekonsiliasi PKH Online


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial akan menerapkan sistem rekonsiliasi secara daring (dalam jaringan) secara online untuk memastikan keakuratan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Penggunaan teknologi keuangan ini diharapkan mampu mengurangi penyimpangan-penyimpangan terkait bantuan sosial tersebut.

Hal ini diungkapkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat menghadiri Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos Nontunai Program Keluarga Harapan tingkat Nasional tahun 2018, di Hotel Papandayan, Bandung, Jumat (29/9).

Dalam penggunaan rekonsiliasi sistem daring ini, Harry menyebut pihaknya sudah mendapat bantuan teknis dari Kementerian Keuangan.

"Dari Direktorat Perbendaharaan Kemkeu sudah memberi bantuan teknis secara intensif kurang lebih tiga bulan terakhir ini. Agar sistem rekon itu tidak semata-mata manual," katanya melalui keterangan persnya.

Dia menjelaskan, dengan digunakannya sistem rekonsiliasi daring ini, pihaknya bisa memastikan dana dari KPPN sudah disalurkan ke rekening bank himbara (himpunan bank milik negara).

"Setelah dari sana, kita juga ingin memastikan dari himbara betul-betul disalurkan ke penerima manfaat," katanya.

Dengan rekonsiliasi secara daring ini, pihaknya bisa melihat alur penyaluran PKH dari tingkat keluarga, agen, outlet, ATM, dan seterusnya. "Terus dikompilasi di kantor cabang sampai ke tingkat wilayah Himbara dan juga pada akhirnya di pusat," katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pengalaman, penggunaan rekonsiliasi secara manual tidak mudah untuk melacak penyaluran yang dilakukan, terutama jika terjadi perbedaan. "Misalkan di tingkat cabang kalau ketemu selisih antara yang diterima bantuan sampai ke KPM, tidak mudah dideteksi siapa belum nerima, siapa belum transaksi," katanya.

Jika rekonsiliasi secara daring dengan menggunakan server to server, pihaknya bisa mendeteksi transaksi hingga tingkat bawah.

"Kita bisa memastikan pergerakan bantuan itu terdeteksi. Setiap saat kita bisa ngecek. Kalau perlu dari hari pertama dicairkan, kita bisa lihat," katanya seraya menyebut pihaknya bisa mengetahui secara akurat nilai bansos yang sudah disalurkan bank ke  tabungan KPM.

Selain untuk mengetahui penyaluran yang sudah dilakukan bank, rekonsiliasi secara daring ini pun untuk mengetahui penggunaan bantuan sosial oleh KPM.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×