Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksi tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, kinerja tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat.
“Hal ini tentunya harus didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Selain itu, reformasi struktural juga harus terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional,” tutur Febrio dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/2).
Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron. Sejak akhir 2021, berbagai negara mengalami gelombang baru Covid-19 akibat varian tersebut.
Baca Juga: Maluku dan Papua Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Tahun Lalu
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian Delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan. Saat ini, Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian Omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36 ribu kasus per 6 Februari.
Namun, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang Delta. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan.
Ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang Omicron. Pemerintah akan mendorong penegakan protokol kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, serta mempercepat program vaksinasi yang saat ini sudah mencapai 48,2% populasi untuk dosis lengkap.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Dalam mendukung hal tersebut, APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ungkap Febrio.
Baca Juga: Optimistis Bisnis Komponen Otomotif, Garuda Metalindo (BOLT) Incar Penjualan Naik 20%
Di samping risiko pandemi, Febrio mengatakan, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko eksternal seperti tekanan inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi.
“Dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam KSSK terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut,” jelasnya.
Selain itu pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
