Kemenkeu Kucurkan Rp 420,2 Triliun untuk Belanja Program Prioritas Prabowo

Selasa, 23 September 2025 / 08:20 WIB

ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja untuk program-program prioritas sebesar Rp 420,2 triliun

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran belanja untuk program-program prioritas sebesar Rp 420,2 triliun hingga 31 Agustus 2025.

Jumlah tersebut setara dengan penyerapan 45,5% dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 923,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, penerima manfaat program prioritas tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari bantuan sosial, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur.

“Kalau dari total pagu program-program prioritas ini, kita lihat Rp 420,2 triliun atau 45,5% telah terealisasi. Penerima manfaatnya, seperti PKH, PIP, KIP, Kartu Sembako, bantuan iuran, hingga tunjangan profesi guru, semuanya ada di seluruh Indonesia,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2025, Senin (22/9/2025).

Berikut adalah rincian belanja program prioritas pemerintah Prabowo Subianto.

Realiasi program penguatan daya beli masyarakat

Program Keluarga Harapan (PKH): Rp 18,4 triliun (63,9% dari pagu Rp 28,7 triliun).
PIP/KIP Kuliah/beasiswa: Rp 14,7 triliun (53,4% dari pagu Rp 27,7 triliun).
Kartu Sembako (BPNT): Rp 34,4 triliun (67,3% dari pagu Rp 51,2 triliun).
Bantuan Iuran JKN: Rp 34,7 triliun (74,4% dari pagu Rp 46,5 triliun).
Tunjangan Profesi Guru/TPD Non-PNS: Rp 12,3 triliun (58% dari pagu Rp 21,2 triliun).

Realiasasi program pelayanan publik

Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 13 triliun (18,3% dari pagu Rp 71 triliun)
Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi 32 RS: Rp3,0 T (32,0% dari pagu Rp 9,3 T)
Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda : Rp 0,8 T (4,9% dari pagu Rp 14,4 T),

Realiasi program stabilisasi harga dan produksi:

Subsidi non-energi (KUR, pupuk): Rp 41,5 triliun (39,7% dari pagu Rp 104,5 triliun).
Subsidi/kompensasi energi: Rp 176,5 triliun (44,8% dari pagu Rp 394,3 triliun).
Lumbung pangan: Rp 6,4 triliun (27,7% dari pagu Rp 23,2 triliun).
Bulog dan cadangan pangan: Rp 22,1 triliun (100% dari pagu Rp 22,1 triliun).

Realiasi program sarana prasarana publik dan produktivitas:

Renovasi sekolah: Rp 9,22 triliun (46,1% dari pagu Rp 20 triliun).
Bendungan, irigasi, dan sarpras SDA: Rp 7,9 triliun (50,6% dari pagu Rp 15,6 triliun).
Preservasi jalan dan jembatan: Rp 5,5 triliun (29,2% dari pagu Rp 18,9 triliun).
Kampung nelayan, pergaraman nasional, budidaya ikan nila salin (BINS): Rp 1 triliun (32,9% dari pagu Rp 3,1 triliun).

Suahasil menegaskan, seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk menjangkau masyarakat luas.

“Pelayanan publik untuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga pembangunan sarana-prasarana, semuanya berlokasi di seluruh Indonesia,” katanya.