Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang benar-benar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Prioritas Nasional.
Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026, Senin (5/5).
Ia menilai perlu dilakukan perubahan pola pikir dalam menyusun anggaran, tidak lagi dimulai dari belanja operasional yang bersifat rutin, melainkan berangkat dari desain program terlebih dahulu.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo
“Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program. Saya minta diubah," katanya.
Menurutnya, pendekatan baru tersebut penting agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Bappenas akan menjadi dirigen dalam menyatukan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyusun program prioritas. Kalau mau buat Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, atau program lainnya, harus jelas mana belanja operasional, mana non-operasionalnya. Jadi jangan dibalik, dari seluruh operasional kami kumpulkan dulu, non operasional kumpulkan dulu, sisanya buat program, kebalik,” katanya.
Suahasil juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk meninggalkan pendekatan business as usual dan mulai bekerja dengan cara baru yang lebih sinergis, efektif, serta berorientasi pada hasil.
Baca Juga: Akselerasi Program Prioritas Nasional Lewat Sinergi Lintas Kementerian dan Badan
“Semoga RKP ini menjadi pedoman cara kerja baru kita di dalam menyusun perencanaan, menyusun penganggaran, dan nantinya tentu mendapatkan arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden," imbuh Suahasil.
Untuk diketahui, RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026 bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Keduanya akan disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan bersama DPR yang dimulai pada 20 Mei mendatang.
Dalam paparannya, Suahasil menjelaskan bahwa penekanan prioritas pembangunan pada RKP tahun 2026 terdiri atas lima direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional.
Prioritas nasional tahun 2026 fokus kepada program kedaulatan pangan dan energi, yang di dalamnya mencakup optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan atau food estate, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah.
Baca Juga: OJK Siapkan Langkah Dorong Industri Asuransi Terlibat di Program Prioritas Pemerintah
Prioritas lainnya yakni ekonomi yang produktif dan inklusif. Prioritas tersebut terdiri dari program pendidikan dan kesehatan yang di dalamnya terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, hingga Sekolah Rakyat.
Program lainnya adalah deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam hingga optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan melalui program tiga juta rumah hingga koperasi desa/kelurahan merah putih, serta fiskal adaptif dan stabilitas makroekonomi.
Selanjutnya: Harga Receh, Saham Ini Akan Bayar Dividen Jumbo Yield 16,76%, Cum Dividen 7 Mei
Menarik Dibaca: Dividen AKR Corporindo (AKRA) Rp 50 per saham, Potensi Yield Hampir 4%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
