/2026/04/28/835899588.jpg "Kemenhub Kekurangan Anggaran Rp 11 Triliun, DPR Soroti Keselamatan Transportasi")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan anggaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar Rp 11 triliun.
Keterbatasan anggaran tersebut dinilai menjadi hambatan dalam upaya pembenahan keselamatan transportasi nasional.
Baca Juga: Repatriasi Aset WNI Dinilai Sulit Berhasil Jika Hanya Andalkan Pelaporan Sukarela
Pernyataan itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan sejumlah mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Rapat tersebut sempat ditunda karena Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak hadir.
Menurut Lasarus, DPR sejatinya ingin memberikan dukungan politik kepada pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan keselamatan transportasi yang belakangan menjadi perhatian publik, mulai dari kecelakaan kereta api hingga kecelakaan bus.
“Kami di DPR ingin memberi dukungan kepada Menteri Perhubungan atas kondisi yang ada. Anggaran Kemenhub kalau saya tidak salah masih kurang Rp 11 triliun sampai hari ini,” ujar Lasarus.
Baca Juga: PPIH: Hampir 88 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Ambil Miqat di Bir Ali
Ia menilai keterbatasan fiskal membuat pemerintah kesulitan melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pembangunan infrastruktur lintasan sebidang.
Lasarus juga mengingatkan agar anggaran pemeriksaan keselamatan atau rem check pada moda transportasi umum tidak dikorbankan di tengah keterbatasan anggaran.
“Saya pernah bilang di ruangan ini, tolong jangan korbankan rem check. Bus, kereta api, pesawat, kapal. Dengan anggaran yang ada, utamakan rem check karena ini menyangkut keselamatan orang,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur penunjang keselamatan seperti underpass, flyover, hingga proyek double-double track pada jalur kereta api.
Lasarus juga menyinggung bantuan presiden sebesar Rp 4 triliun yang sebelumnya diberikan Presiden Prabowo Subianto pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur.
Baca Juga: Kemenhaj: 152.724 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berangkat ke Arab Saudi
Namun menurutnya, dana tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan lintasan sebidang yang jumlahnya masih lebih dari 1.000 titik.
“Kemarin Pak Presiden memberikan Banpres Rp 4 triliun. Pertanyaannya, apakah Rp 4 triliun itu menyelesaikan masalah lintasan sebidang hari ini? Tentu belum,” katanya.
Ia menjelaskan pembangunan satu underpass maupun flyover membutuhkan biaya hingga puluhan miliar rupiah.
Sementara peningkatan kapasitas jalur kereta melalui proyek double-double track juga memerlukan investasi besar.
“Untuk keselamatan tidak ada istilah kita tidak punya uang,” ujarnya.
Baca Juga: Jamaah Haji Diimbau Tak Paksakan Ibadah Sunnah Jelang Armuzna
Lasarus menegaskan rapat DPR bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan atas berbagai kecelakaan transportasi, melainkan untuk mencari akar persoalan dan memperkuat dukungan politik maupun anggaran bagi pemerintah.
“Kita tidak mau menyalahkan siapa pun. Forum ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menganalisis di mana simpul persoalannya,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
