kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Kasus BLBI, giliran I Putu Gede Ary Suta diperiksa


Kamis, 15 Juni 2017 / 11:54 WIB
Kasus BLBI, giliran I Putu Gede Ary Suta diperiksa


Sumber: TribunNews.com | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Putu Gede Ary Suta, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/6).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, I Putu Gede Ary Suta diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"I Putu Gede Ary Suta akan diperiksa untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung) mantan Kepala BPPN," ujar Febri.

Sebelumnya, para mantan Kepala BPPN sudah diperiksa oleh KPK, yakni Bambang Subiyanto kepala BPPN pertama, Edwin Gerungan, dan Glenn Muhammad Surya Yusuf.

Lanjut Febri, satu saksi yang juga diagendakan diperiksa terkait kasus ini ialah Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris KKSK tahun 2002-2005.

‎Seperti diketahui, dalam pengusutan dugaan korupsi penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim, KPK baru menetapkan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Tindakan Syafruddin menerbitkan SKL ke Sjamsul Nursalim dinilai melanggar hukum. Karena, dari tagihan Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,8 triliun ke BPPN, bos PT Gajah Tunggal Tbk itu baru membayarnya Rp 1,1 triliun lewat tagihan utang petani tambak di Dipasena.

Atas perbuatannya, Syafruddin Arsyad Tumenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan ‎Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Theresia Felisiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×