kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi disemprit mendagri, ini kata PDIP


Rabu, 20 Februari 2013 / 18:22 WIB
Jokowi disemprit mendagri, ini kata PDIP
ILUSTRASI. Gerai Alfamart


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memberikan teguran terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika mengikuti kampanye calon gubernur Jabar Rieke-Teten sebagai sesuatu yang berlebihan. Menurutnya sah-sah saja kadernya itu terlibat kampanye di hari libur.

 “Kalau ini dipermasalahkan dan Bawaslu mengambil tindakan, menurut saya ini agak berlebihan,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

 Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan adanya beberapa pejabat yang melakukan hal serupa di daerah lain. Bahkan ia pun menyebut ada menteri yang melakukan kampanye di daerah. Pramono pun kembali mempertanyakan apakah sang menteri yang melakukan hal tersebut juga meminta izin secara langsung ke Mendagri. Sayangnya ia tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkannya. “Kehadiran jokowi dilakukan saat tidak bekerja. Sabtu-minggu kan bukan hari kerja,” tegasnya.

 Seperti diketahui, lantaran keikutsertaannya dalam kampanye pasangan Rieke-Teten pada akhir pekan lalu, Jokowi pun sempat mendapat teguran dari pihak Bawaslu. Namun mantan walikota Solo itu menolak jika disebut melanggar aturan karena mengaku sudah mengirimkan surat izin kepada Mendagri. Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi sendiri justru mengatakan pihaknya tak bisa memproses izin tersebut karena surat itu baru sampai pada Jumat menjelang libur. Bahkan meski mengaku tak bisa memberi sanksi, menurutnya Jokowi harus menaati aturan pengajuan izin kampanye tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×