kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.673.000   5.000   0,19%
  • USD/IDR 17.892   34,00   0,19%
  • IDX 6.101   -15,36   -0,25%
  • KOMPAS100 796   1,04   0,13%
  • LQ45 598   -0,77   -0,13%
  • ISSI 212   -1,29   -0,61%
  • IDX30 338   -0,72   -0,21%
  • IDXHIDIV20 413   -2,81   -0,68%
  • IDX80 90   0,11   0,12%
  • IDXV30 111   -0,72   -0,65%
  • IDXQ30 108   -0,25   -0,23%

Jokowi disemprit mendagri, ini kata PDIP


Rabu, 20 Februari 2013 / 18:22 WIB
ILUSTRASI. Gerai Alfamart


Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memberikan teguran terhadap gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika mengikuti kampanye calon gubernur Jabar Rieke-Teten sebagai sesuatu yang berlebihan. Menurutnya sah-sah saja kadernya itu terlibat kampanye di hari libur.

 “Kalau ini dipermasalahkan dan Bawaslu mengambil tindakan, menurut saya ini agak berlebihan,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).

 Wakil Ketua DPR RI itu mengingatkan adanya beberapa pejabat yang melakukan hal serupa di daerah lain. Bahkan ia pun menyebut ada menteri yang melakukan kampanye di daerah. Pramono pun kembali mempertanyakan apakah sang menteri yang melakukan hal tersebut juga meminta izin secara langsung ke Mendagri. Sayangnya ia tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkannya. “Kehadiran jokowi dilakukan saat tidak bekerja. Sabtu-minggu kan bukan hari kerja,” tegasnya.

 Seperti diketahui, lantaran keikutsertaannya dalam kampanye pasangan Rieke-Teten pada akhir pekan lalu, Jokowi pun sempat mendapat teguran dari pihak Bawaslu. Namun mantan walikota Solo itu menolak jika disebut melanggar aturan karena mengaku sudah mengirimkan surat izin kepada Mendagri. Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi sendiri justru mengatakan pihaknya tak bisa memproses izin tersebut karena surat itu baru sampai pada Jumat menjelang libur. Bahkan meski mengaku tak bisa memberi sanksi, menurutnya Jokowi harus menaati aturan pengajuan izin kampanye tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Langganan Business Insight promo optimal
Kontan Academy
Supply Chain End-to-End: From Forecast to Customer Value How to Manage Your Gen Z Salespeople?

[X]
×