kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45915,83   -3,68   -0.40%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

JK ingatkan pentingnya peran pengawasan dalam menjalankan sistem pemerintahan


Kamis, 21 Maret 2019 / 13:51 WIB
JK ingatkan pentingnya peran pengawasan dalam menjalankan sistem pemerintahan


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan pentingnya peran pengawasan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Proses pengawasan perlu usaha yang lebih keras mengingat anggaran yang terus mengalami peningkatan serta kementerian dan Lembaga (K/L) yang terus berkembang.

"Lembaga atau institusi pengawas, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan lembaga pengawas internal harus semakin kerja keras karena semakin luas (cakupannya)," jelas Jusuf Kalla di hadapan peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Kamis (21/3).

Apalagi, anggaran APBN saat ini sudah jauh berkembang hingga penyaluran dana desa. Seiring perluasan cakupan anggaran, Jusuf Kalla mengingatkan keberhasilan pengawasan diukur apabila berkurangnya jumlah koruptor.

Sedangkan saat ini, praktek korupsi masih tinggi dilihat dari sejumlah penangkapan. Meskipun, pengawasan juga diakui sudah semakin baik. "Selama 15 tahun ada 9 menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur yang masuk penjara, ada ratusan bupati anggota DPRD dan DPR itu tentu menjadi perhatian kita," jelas Jusuf Kalla.

Jumlah kasus penyelenggara negara yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus meningkat, yaitu 5 kasus (2015), 17 kasus (2016), 19 kasus (2017) den 30 kasus pada tahun 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menjelaskan pentingnya peran APIP dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

"Kita harus terus menerus kampanyekan dalam setiap K/L termasuk pemda peranan APIP merupakan first line atau second line of defense dari institusi untuk bangun tata kelola yang baik," jelas Sri Mulyani.

APIP berperan dalam menilai sistem keuangan apakah akuntabel dan kuat dalam pertanggungjawabannya. Apabila lemah, maka ada kemungkinan terjadi penyelewengan. Sri Mulyani ingin aparat pemerintah membangun kultur yang menciptakan check and balance, kultur kepatuhan, kultur menciptakan akuntabilitas dan transparansi.

"Keuangan negara berhubungan dengan godaan. Uang bisa menjadi sumber solusi tapi juga sumber celaka. Banyak orang celaka. Sholat rajin, haji ada, umrah sering, puasa senin kamis, tapi waktu ngeliat uang dia lupa semua itu. Seperti tidak ada koneksinya. Kayanya uang ada dunianya sendiri," jelas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×