Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - Awal pekan ini Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kekesalanya lantaran realisasi anggaran untuk penanganan krisis akibat pandemi virus corona Covid-19 masih sangat kecil.
"Dari Rp 695 triliun baru realisasi Rp 141 triliun atau 20% masih kecil sekali," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet terbatas Senin (3/8) lalu.
Terbesar di perlidungan sosial 39% program UMKM UMKM 25%. "Ini harus hati-hati masih sekitar 40% yang belum ada DIPA (Daftar Isian penggunaan Anggaran) DIPA aja belum ada bagaimana mau realisasi?," kata Presiden Joko Widodo.
Karena itu Presiden memerintahkan Ketua Komite Nasional Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto untuk melihat dengan detail satu per satu anggaran dari menteri terkait.
"Sehingga manajemen krisis terlihat lincah, cepat, trouble shooting, kita butuh kecepatan," tandas Presiden.
Direktorat Jenderal Perbandaharaan Kementerian Keuangan Selasa (4/8) menyebutkan realisasi anggaran perlindungan sosial sampai 31 Juli 2020 terbagi dalam beberapa program.
Seperti kita tahu, dari total anggaran program Pememulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, sebanyak Rp 203,9 triliun diperuntukkan bagi perlindungan sosial.
Perlindungan sosial ini diantaranya mencakup program bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT atau kartu sembako), paket sembako Jabodetabek, dan bansos tunai non-Jabodetabek.
SELANJUTNYA>>>
Seperti program keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan anggaran senilai Rp 26,57 triliun untuk sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara program Kartu Sembako atau (BPNT) anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 25,46 triliun untuk sebanyak 19,21 juta keluarga penerima manfaat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan juga menyebutkan realisasi program paket sembako Jabodetabek yang telah terealisasi mencapai Rp 2,87 trilun untuk 1,89 juta keluarga penerima.
Selain itu untuk program bansos tunai di luar jabodetabek atau non Jabodetabek yang telah disalurkan mencapai Rp 16,54 triliun untuk sebanyak 9,14 juta keluarga penerima.
Tak hanya itu pemerintah juga menyebutkan untuk realisasi anggaran program kartu prakerja juga telah mencapai Rp 2,41 triliun yang diantaranya diterima oleh sebanyak 680.922 orang peserta.
Sementara realisai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa mencapai Rp 8,4 triliun yang dibagikan untuk sebanyak 7,55 juta keluarga.
- Bidang Kesehatan
Sedangkan realisasi belanja di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyebutkan, realisasi insentif untuk tenaga kesehatan mencapai Rp 343,74 miliar untuk sebanyak 72,814 orang.
Sementara realisasi santunan kematian sebanyak Rp 14,1 miliar untuk sebanyak 47 tenaga kesehatan.
Sedangkan klaim penanganan pasien virus corona Covid-19 yang sudah dibayar oleh pemerintah mencapai Rp 975 miliar.
Anggaran pembayaran klaim ini terdari dari Rp 380 miliar untuk pembayaran uang muka klaim, dan Rp 595 miliar untuk pelunasan klaim rumah sakit.
SELANJUTNYA>>>
Sebagai catatan, realisasi ini berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menggunakan dana DSP BNPB sampai 30 Juli 2020.
Kementerian Keuangan juga mencatat Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan/pencegahan covid-19 mencapai Rp 768,95 miliar atau setara 99,97% dari total anggaran.
- Program Padat Karya
Adapun realisasi program padat karya sampai 31 Juli 2020 meliputi:
Pertama, anggaran Padata Karya di Kementerian Pertanian dengan jumlah realisasi sebesar Rp 604,96 miliar atau setara Rp 49,6% dari total anggaran.
Kementerian Pertanian mengklaim program ini melibatkan sebanyak 3.511.431 pekerja.
Sementara realisasi program Padat Karya di Kementerian Perhubungan mencapai Rp 813,52 miliar atau setara dengan 13% dari total anggaran. Kemhub mengklaim program ini telah mempekerjakan sebanyak 17.359 orang
Sedangkan program Padat Karya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akhir Juli mencapai Rp 560 juta dari total anggaran yang hanya sebesar Rp 15,73 miliar.
Realiasai anggaran program padat karya terbesar ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hingga akhir Juli realisasi program Padat Karya PUPR mencapai 5,97 triliun atau setara 53,71% dari total anggaran.
Kementerian PUPR menyebut penyerapan tenaga kerja di program padat karya PUPR ini mencapai 235.687 orang.
Melalui program ini, antara lain dihasilkan unit pengolahan pupuk organik, pembukaan lahan tanpa bakar, rehabilitasi terminal, dan rehabilitasi ekosistem mangrove.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
