Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VIII DPR mengagendakan rapat kerja musyawarah RUU tentang Penanggulangan Bencana dengan pemerintah dan DPD RI. RUU ini membahas kelanjutan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pada kesempatan ini, pemerintah memberikan Pandangan Pemerintah atas RUU tentang Penanggulangan Bencana. Menteri Sosial Juliari P Batubara yang mewakili pemerintah mengatakan, terdapat 4 isu krusial yang perlu dibahas lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang sama dalam RUU ini.
Pertama, peraturan mengenai kelembagaan. Pemerintah sepakat untuk diatur mengenai kelembagaan dalam RUU ini. Namun cukup yang besaran dan yang pokok saja yakni khusus fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungi koordinasi, komando dan pelaksana.
Begitu juga terkait penamaan lembaga, pemerintah berpendapat tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana.
Sedangkan syarat dan tatacara pengangkatan kepala lembaga, penjabaran fungsi koordinasi, komando dan pelaksana serta tugas struktur organisasi dan tata kerja lembaga akan diatur dengan peraturan presiden.
“Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan atau adaptasi yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan tata kelola pemerintaha yang akan dating,” kata Juliari, Senin (7/9).
Baca Juga: DPR soroti pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana hingga sistem jaminan sosial
Kedua, pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana. Pemerintah sepakat untuk diatur dalam RUU ini. Namum pemerintah berpendapat tidak perlu mengatur pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase secara spesifik yaitu sebesar paling sedikit 2% dari APBN. Melainkan cukup diatur dengan kaitannya dengan pengalokasian anggaran negara dan secara memadai.
“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya mandatory spending yang akan terlalu membebani anggaran negara dan untuk memberikan keleluasaan fiskal,” ujar dia.
Ketentuan pidana
Ketiga, ketentuan pidana yang diatur dalam RUU tentang penanggulangan bencana. Pemerintah mengusulkan dalam penjatuhan sanksi pidana tidak menerapkan sanksi pidana minimal, baik pidana pidana penjara maupun pidana denda. Melainkan yang diutamakan adalah sanksi pidana maksimal.
“Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana yang diatur dalam RUU tentang penanggulangan bencana bukan termasuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),” terang dia.
Keempat, pengaturan mengenai peran lembaga usaha dan lembaga internasional. Pemerintah sepakat untuk diatur dalam dalam RUU ini. Namun, diperlukan adanya penambahan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, darurat bencana maupun pasca bencana.
Sebab, selama ini masyarakat telah berperan aktif membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. “Contoh peran serta masyarakat adalah para filantropi yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana,” ujar dia.
Baca Juga: Menristek sebut pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih sudah mencapai 40%
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, jangkauan dan arah pengaturan perubahan atas UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana meliputi beberapa hal. Diantaranya, perubahan beberapa definisi dalam ketentuan umum, penyempurnaan tugas dan wewenang, penguatan kelembagaan dalam mewujudkan kelembagaan yang efektif dan penyesuaian yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah termasuk penguatan BPBD.
Selain itu juga penambahan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani bencana yang terjadi lebih dari satu provinsi, penyempurnaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kemudian, penyempurnaan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana diantaranya pengaturan dana abadi penyempurnaam lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah. “Serta pengakomodasian peran serta masyarakat, termasuk peran relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” kata Yandri.
Dengan demikian, keberadaan BNPB dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 mampu menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengutaan sistem penanggulangan bencana, memberikan mandate penuh kepada BNPB secara konstitusional sebagai komando pelaksana dan koordinator dalam penanggulangan bencana.
Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan, RUU ini harus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sinkronisasi data, kasus korban bencana secara cepat dan factual dari level pemerintah terendah (desa) sampai ke pemerintah pusat. Serta menghindari konflik dalam menetapkan suatu kebijaksanaan. Misalnya selama dalam pandemic covid-19 ini terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daearah dalam menetapkan kebijakan karantina wilayah atau yang dikenal PSBB, aturan mudik, dan konflik-konflik lainnya.
Yorrys meminta adanya penjelasan atau pembahasan lebih lanjut terkait aturan persentase minimum dua persen dalam bentuk dana siap pakai penanggulangan bencana.
“Apakah akan memberatkan APBD jika diusulkan proporsi persentase khusus untuk daerah atau kawasan yang memiliki lokasi dan statistik rawan bencana,” kata Yorrys.
Selanjutnya: Hati-hati! BMKG: Waspada cuaca ekstrem jelang pancaroba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
