Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61) yang dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4). Acara ini berlangsung di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sejumlah capaian utama.
"Salah satu pencapaian yang sangat signifikan adalah kesepakatan mengenai pendanaan aksi iklim untuk negara berkembang yang meningkat menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035," ujar Hanif dalam siaran persnya, Kamis (12/12).
Baca Juga: COP 29 Hasilkan Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang Sebesar US$ 300 Miliar
Ia juga menambahkan, "Meskipun masih jauh dari kebutuhan sebesar US$1,3 triliun, komitmen ini menunjukkan peningkatan positif dibandingkan target sebelumnya."
Salah satu capaian penting adalah disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG).
Negara maju berkomitmen untuk menyediakan pendanaan aksi iklim bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, sebesar US$300 miliar per tahun pada 2035.
Meski angka ini masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim global sebesar US$1,3 triliun per tahun, komitmen tersebut meningkat dari target sebelumnya sebesar US$100 miliar per tahun.
Selain itu, terdapat kesepakatan terkait Pasal 6 Perjanjian Paris tentang Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism) untuk mendukung pemenuhan Nationally Determined Contributions (NDC).
Indonesia berencana memanfaatkan peluang perdagangan karbon sembari memperkuat mekanisme kendali nasional guna mencegah potensi junk credit.
Agenda lainnya adalah pembentukan Loss and Damage (LnD) Fund, dengan komitmen pendanaan dari negara maju mencapai US$731 juta untuk membantu negara rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Negara Maju Belum Berkomitmen Kuat dalam Pendanaan Transisi Energi
Inisiatif Indonesia di COP29
Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama untuk mendorong integrasi aksi berbasis laut dalam NDC.
Selain itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia mengusung pendekatan “no complaints and no demands”.
Hal ini berarti Indonesia tidak menuntut, tetapi menawarkan solusi dan ide untuk mengatasi perubahan iklim.
Dalam upaya transisi energi, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 103 GW, di mana 75% berasal dari energi terbarukan seperti tenaga bayu, air, panas bumi, dan biomassa.
Baca Juga: Pasar Global Pro Energi Hijau, Cermati Efeknya ke Saham Penghuni IDX Sri Kehati
Selain itu, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dan gas alam, serta menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) dengan potensi penyerapan hingga 700 gigaton CO2.
Hashim juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan phase-out pembangkit listrik tenaga batu bara, tetapi hanya phase-down atau pengurangan jumlahnya secara bertahap.
"Kami berkomitmen untuk menurunkan ketergantungan pada batubara secara bertahap tanpa menghentikannya secara total, sehingga transisi energi ini tidak merugikan stabilitas ekonomi nasional," jelas Hashim.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui program reforestasi masif dan perhutanan sosial.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare sedang dirancang untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
Baca Juga: Kesadaran Investor Terhadap Reksadana ESG Dinilai Masih Rendah
Kerja Sama Bilateral dan RBC-4
Pada COP29, Delegasi RI aktif menjalin kerja sama bilateral. Beberapa kerja sama strategis yang dihasilkan antara lain:
1. Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Jepang, senilai lebih dari US$10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru.
2. Kerja sama dengan World Resources Institute untuk pengembangan sistem pemantauan hutan.
3. Kerja sama dengan Gold Standard dan LEAF Coalition untuk pengakuan standar pasar karbon sukarela.
Dalam acara sosialisasi, juga diluncurkan tahap keempat RBC-4 yang merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Norwegia untuk mendukung pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).
Indonesia menerima pembayaran sebesar US$60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2019–2020. Sebelumnya, Indonesia telah menerima pembayaran sebesar US$156 juta untuk capaian pengurangan emisi pada 2016–2019.
Baca Juga: Indonesia Perlu Pendanaan Iklim yang Lebih Adil di COP29
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa RBC-4 menandai komitmen kuat dalam kolaborasi internasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa fokus utama adalah mempertahankan target *FOLU Net Sink 2030* agar Indonesia tetap berada di jalur yang benar menuju *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan kementerian/lembaga, aktivis lingkungan, akademisi, serta mitra Paviliun Indonesia. Paviliun Indonesia selama COP29 telah mengadakan 44 sesi talkshow dengan melibatkan 215 pembicara dari berbagai kalangan, menampilkan keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh masyarakat Indonesia.
Selanjutnya: Akselerasi Transformasi Digital, PIDI 4.0 Berperan Wujudkan Smart Manufacturing
Menarik Dibaca: Rekomendasi 6 Film dengan Kisah Plot Twist Terbaik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
