Guru Honorer: Rp 400.000 Masuk Rekening, Cek Tanggal Cairnya!

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pemerintah menyiapkan kebijakan baru untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Upaya ini dilakukan di tengah masih rendahnya pendapatan yang diterima sebagian besar guru honorer, terutama di daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemberian insentif bulanan dari pemerintah pusat. Insentif ditransfer langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut pemerintah akan memberikan insentif bagi guru honorer sebesar Rp 400.000 per bulan. Insentif tersebut akan ditransfer langsung ke rekening guru honorer.

Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu guru honorer, meskipun pengaturan gaji pokok tetap menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan.

“Kalau gaji guru honorer itu kan tergantung dari masing-masing satuan pendidikan. Tapi dari pemerintah, kami memberikan insentif untuk guru honorer sebesar Rp 400.000 per bulan,” ujar Abdul Mu’ti di sela peresmian Gedung Hotel milik SMK Muhammadiyah Purwodadi di Purworejo, Sabtu (24/1/2026), dikutip dari Kompas.com.

Ia menjelaskan, insentif tersebut akan disalurkan secara langsung ke rekening guru honorer agar lebih tepat sasaran dan transparan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan mekanisme penyaluran sehingga bantuan hanya diterima oleh guru honorer yang memenuhi kriteria.

“Insentif ini ditransfer langsung ke rekening guru honorer yang memenuhi persyaratan,” katanya.

Kebijakan pemberian insentif ini dinilai penting mengingat masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah upah minimum daerah. Di sejumlah wilayah, guru honorer masih bergantung pada kemampuan keuangan sekolah atau yayasan, sehingga penghasilannya tidak menentu.

Program peningkatan kompetensi

Selain insentif, pemerintah juga menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi guru sebagai kebijakan jangka menengah. Pada 2026, pemerintah akan memberikan kesempatan studi sarjana (S1) melalui sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi 150.000 guru dengan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester.

Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris, serta pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) bagi guru yang akan mengajar mata pelajaran tersebut.

Menurut Abdul Mu’ti, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru harus berjalan beriringan. Guru yang sejahtera dan memiliki kapasitas yang baik diyakini mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas bagi peserta didik.

Ia menegaskan pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola pendidikan, termasuk memperhatikan kondisi guru honorer. Insentif bulanan ini diharapkan menjadi stimulus sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi guru honorer dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Masa depan pendidikan dipertaruhkan

Terpisah, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan, negara tidak boleh membiarkan guru honorer hidup di bawah standar kemanusiaan akibat penghasilan yang sangat rendah.

Merujuk hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama Dompet Dhuafa, ia menyebut sekitar 20,5 persen guru honorer hanya menerima penghasilan di kisaran Rp 200.000–500.000 per bulan. Padahal, menurut Mafirion, para guru honorer tengah menjalankan fungsi utama negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pembiaran terhadap upah yang sangat rendah dan ketidakpastian status kerja guru honorer merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran (omission) oleh negara, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial,” kata Mafirion di Jakarta, Jumat (23/1/2026), dikutip dari Antara.

Ia menuturkan, jumlah guru honorer dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 700.000 orang. Dengan angka tersebut, diperkirakan terdapat lebih dari 140.000 guru honorer yang hidup dengan penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.

Tonton: Blokir 2 Juta Konten Judi Online pada 2025, Apa Rencana Kemenkomdigi Selanjutnya?

Mafirion menilai kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis atau administratif semata, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hak asasi manusia. Ia menyerukan agar negara tidak hadir hanya melalui regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi juga menjamin kesejahteraan guru.

Jika guru honorer terus dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, kata dia, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, melainkan juga masa depan pendidikan nasional.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul "Guru Honorer Dapat Insentif Rp 400.000 Per Bulan, Ini Rencana Pemerintah"