kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Fokus benahi sektor pertanian hortikultura, ini yang dilakukan pemerintah


Kamis, 03 Oktober 2019 / 20:16 WIB
Fokus benahi sektor pertanian hortikultura, ini yang dilakukan pemerintah
ILUSTRASI. PENINGKATAN PRODUKSI HOLTIKULTURA NASIONAL


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Ketua Komite Tetap Hortikultura Kadin Indonesia, Karen Tambayong mengatakan, usulan kadin terkait opsi skema hak penggunaan lahan (HPL) bagi swasta yang ingin bekerjasama dengan perusahaan BUMN yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) karena menurut dia masih terdapat lahan HGU korporasi BUMN yang tidak terpakai atau penggunaannya belum optimal.

Kemudian, kata dia, adanya klasterisasi akan memudahkan manajemen kualitas dan ketersediaan pasokan komoditas hortikultura. Serta bertujuan untuk meningkatkan ekspor komoditas hortikultura nasional.

Baca Juga: Nestle S.A. perketat pemeriksaan pasokan biji kopi, AEKI: pengaruhnya tak signifikan

"Harus ada klastering. dia yang menjaga. Misal cabe, jenis apa cabenya. trus di klaster mana. kapan dia panennya, kan cabe di Jawa dengan Sumatera beda waktu panen. harusnya bisa ditata," ujar dia.

Pengamat Hortikultura Institut Pertanian Bogor (IPB) M Firdaus mengatakan, selama ini anggaran negara untuk sektor pertanian sudah banyak. Ia mengatakan, untuk subsidi pupuk saja bisa mencapai Rp 32 triliun dan subsidi benih bisa mencapai sekitar Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun.

"Namun validitas datanya kerap menjadi pertanyaan," kata dia.

Sebab itu, kata dia, sejumlah pelaku start up melakukan digitalisasi untuk memantau petani sejak perencanaan tanam, jenis tanaman, dan pupuk apa yang digunakan. "Kalau pemerintah mau memanfaatkan itu, maka petani yang ada itu bisa teregistrasi," ujar dia.

Firdaus bilang, sistem tersebut penting karena nantinya akan berpengaruh pada negara ekspor tujuan. Sebab, negara tujuan ekspor tentunya lebih percaya pada produk yang telah teregistrasi dan terpantau dengan jelas.

Baca Juga: Untuk kali pertama dalam sejarah, tingkat inflasi Korea Selatan jatuh di bawah 0%

"Di luar negeri setiap mereka akan mengimpor komoditas dia harus tahu tanaman itu menggunakan pupuk apa, pestisida apa, tracibility ini kan berangkat dari registrasi. Jadi good agriculture practices (GAP) itu poinnya bagaimana kita mendokumentasikan semua kegiatan," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×