Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo mengumumkan penambahan belanja APBN sebesar Rp 405,1 triliun pada tahun ini untuk menghadapi dampak Covid-19 di Indonesia.
Sebesar Rp 110 triliun di antaranya ditujukkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui beberapa insentif.
Pemerintah menaikkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25% untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Kartu Sembako juga naik 33% menjadi Rp 200.000 selama 9 bulan ke depan untuk 20 juta penerima.
Baca Juga: Jokowi alokasikan Rp 75 triliun untuk dukungan di sektor kesehatan hadapi covid-19
Pemerintah juga menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal maupun pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah menggratiskan tarif listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA, serta diskon 50% tarif listrik untuk 7 juta pelanggan daya 900VA bersubsidi.
Baca Juga: Tetapkan darurat kesehatan, bukan darurat sipil: Ini pidato lengkap Presiden Jokowi
Ada pula tambahan insentif perumahan bagi pembangunan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebesar 175.000 unit, serta dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp 25 triliun.
Namun Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics ( CORE ) Indonesia Mohammad Faisal menyayangkan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi saat ini.
“Padahal penurunan harga BBM di tengah harga minyak mentah yang begitu rendah sekarang ini sangat memungkinkan,” tutur Faisal, Selasa (31/3).
Baca Juga: Jokowi tetapkan status darurat kesehatan dan pembatasan sosial skala besar
Penurunan tarif BBM, lanjut Faisal, akan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah yang berpengaruh pada daya beli masyarakat pada situasi perekonomian saat ini.
Faisal menilai, penurunan harga minyak mentah dunia harusnya ditransmisikan ke masyarakat sehingga melengkapi ragam kebijakan stimulus perlindungan sosial lainnya.
Baca Juga: Ini jaring pengaman yang dijanjikan Jokowi untuk tanggulangi dampak Covid-19
Faisal juga memberi catatan pada pemerintah untuk memastikan distribusi insentif perlindungan sosial dilakukan secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Belajar dari pengalaman, kita masih banyak kelemahan dalam sistem, mekanisme, dan kelembagaan penyaluran bantuan sosial sehingga banyak sekali yang tidak tepat sasaran,’ tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
