Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan Guru Besar IPB Hermanto Siregar, menyampaikan ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghadapi dan merespon kebijakan tarif yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump
Sebaliknya, jika tidak ternegosiasikan dengan baik, dan kurangnya mitigasi yang efektif yang dilakukan oleh Indonesia, hal ini akan berdampak cukup buruk yaitu penurunan nilai ekspor bisa sampai 20-30% serta diikuti dengan kenaikan inflasi sekitar 1-2% hingga kontraksi GDP sebesar 0,5-1%.
Hermanto juga menilai respon kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo sejauh ini sudah cukup baik dan efektif dengan menghindari retaliasi dengan mengupayakan negosiasi dan bahkan memberikan insentif seperti pengurangan pajak ekspor atau biaya keluar untuk CPO. Meskipun menurutnya belum tentu upaya negosiasi akan dipenuhi.
Dalam melakukan diplomasi untuk mendapatkan pengecualian tarif. Negosiasi strategik yang dapat dilakukan seperti menunjukkan data bahwa surplus perdagangan Indonesia utamanya berasal dari commodity, bukan dari manufaktur.
Pasalnya Presiden Trump mengkhawatirkan sektor manufaktur AS. Namun produk dagang Indonesia dengan AS utamanya tidak berkaitan denga apa yang ingin dilindungi AS. Sehingga ini bisa memberikan pengecualian atau penurunan tarif kepada Indonesia sekitar 10-15%.
Baca Juga: Trump Terapkan Tarif 32% ke Indonesia, Wamenlu: Jadi Momentum Penguatan Ekonomi ASEAN
“Jelaskan juga peran kritikal Indonesia dalam kritikal minerals, dalam kaitan ini misalnya nikel, bahwa kita bisa eksportasi nikel yang akan menunjang supply chain Amerika untuk interes nikel ini. Jadi hal-hal seperti itu agar diperhatikan dalam negosiasi,” jelas Hermanto, Minggu (13/4).
Di sisi lain, Hermanto menyebut secara domestik, pemerintah juga perlu berupaya melindungi pelaku UMKM dan merencanakan stimulus. Kebijakannya ini harus dilakukan jangka pendek, hingga jangka Panjang.
Upaya pertama yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memberikan dukungan diversifikasi ekspor. Menurutnya Indonesia membutuhkan market access inisiatif utamanya ke pasar non-US yang sangat potensial, termasuk India, EU, negara-negara Timur Tengah untuk produk halal.
Untuk itu Pemerintah Indonesia diharapkan segera melakukan finalisasi atas perjanjian Indonesia-EU SEPA di tahun 2025, sehingga ini bisa meningkatkan ekspor tekstil dan minyak sawit sekitar 10-15%. Melakukan trade promotion ke pasar-pasar non-tradisional Timur Tengah dan Afrika juga diperlukan.
“Kemudian incentive program berupa perluasan penurunan pajak ekspor. Barangkali tidak hanya minyak sawit, tetapi beberapa yang lain yang memang dia mempunyai dampak terhadap tenaga kerja yang besar,” jelas Hermanto , Minggu (13/4).
Hal lainnya yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan pinjaman berbunga rendah untuk para eksportir ke pasar-pasar non-US. Selain itu menurut Hermanto perlu juga memberikan program re-skilling, dengan memberikan dukungan kepada UMKM dan pekerja yang sudah terdampak PHK, agar bisa lebih adaptif dan masuk ke industri-industri yang lebih berbasiskan digital ke depannya.
Baca Juga: Hadapi Tarif Trump, Indonesia Ajak ASEAN Perdalam Integrasi Ekonomi Regional
“Jelaskan juga peran kritikal Indonesia dalam kritikal minerals, dalam kaitan ini misalnya nikel, bahwa kita bisa eksportasi nikel yang akan menunjang supply chain Amerika untuk interes nikel ini. Jadi hal-hal seperti itu agar diperhatikan dalam negosiasi,” jelas Hermanto.
Kemudian, konsesi bilateral menurutnya juga perlu kita lakukan. Pemerintah bisa menawarkan kenaikan akses Amerika ke pasar pertanian Indonesia. Mengingat hasil pertanian dalam negeri mentok di kisaran1 ton sampai 1,5 ton per hektar, sementara dari Amerika bisa sekitar 2,5-3 ton per hektar, sehingga harganya jauh lebih murah.
“Ini kita bisa buka lagi, lebih lebar. Kemudian gandum tentu saja, karena selain beras, berikutnya yang paling banyak kita ini kan adalah gandum, konsumsi gula untuk memperoleh pengecualian tarif. Juga untuk pengecualian tarif tekstil dan alas kaki tadi. Ini guna mengamankan ekspor kita yang senilai US$ 2 bilion untuk kedua commodity,” ungkap Hermanto.
Baca Juga: Trump Tunda Implementasi Tarif Impor 90 Hari, Bagaimana Sikap Indonesia?
Selanjutnya: Kemenperin Akan Panggil Gubernur Bali, Bahas Larangan Produksi AMDK di Bawah 1 Liter
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok 14-15 April, Siaga Hujan Sangat Lebat di Daerah Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
