Dunia Usaha Dukung Langkah Tegas Prabowo Berantas Korupsi Korporasi Besar

Rabu, 22 Oktober 2025 / 15:07 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri), Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua kanan) dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun kepada negara dari hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kalangan dunia usaha menyambut positif langkah progresif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang gencar menindak kasus-kasus korupsi besar, terutama yang melibatkan korporasi nasional.

Sorotan publik meningkat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menyerahkan Rp 13,2 triliun ke kas negara.

Dana tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret sejumlah grup besar, antara lain Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi, menilai bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

“Jika sudah terbukti ada pelanggaran hukum, dunia usaha tentu mendukung tindakan tegas pemerintah. Penegakan hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (22/10/2025).

Chandra menegaskan, konsistensi dalam penegakan hukum menjadi hal yang sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan investor.

Menurutnya, kepastian hukum yang kuat akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Kepastian hukum yang konsisten akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Pelaku usaha dan investor akan lebih nyaman dan percaya diri untuk berekspansi serta menanamkan modalnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Chandra menilai langkah pemulihan aset triliunan rupiah ini sebagai momentum pembuktian bahwa negara hadir dan mampu mengembalikan kerugian besar akibat praktik curang korporasi.

Ia menambahkan, pengembalian dana hasil sitaan korupsi ke kas negara dapat membantu memperkuat efisiensi fiskal di tengah ruang anggaran yang terbatas.

“Dana hasil penegakan hukum yang langsung dialokasikan untuk mendukung program pemerintah akan memperkuat legitimasi serta efisiensi di tengah terbatasnya ruang fiskal dalam membiayai program strategis,” pungkasnya.